Fraksi PDIP Soroti Dugaan Praktik Transaksional di Balik Jabatan Plt di Pemkab Blora

News

Ketua Fraksi PDIP DPRD Blora, Andita Nugrahanto. (Foto: Dok. Suara Indonesia)

BERITA PLUS, BLORA – Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Blora menyoroti maraknya jabatan pelaksana tugas (Plt) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang dinilai berlangsung terlalu lama.

Kondisi tersebut tidak hanya dinilai berpotensi menghambat sistem birokrasi, tetapi juga memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat terkait proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Blora, Andita Nugrahanto, mengatakan jabatan Plt yang berkepanjangan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan serta berdampak pada stagnasi jenjang karier aparatur sipil negara (ASN).

“Ketika jabatan strategis terlalu lama diisi Plt, tentu muncul pertanyaan di masyarakat, apalagi jika proses pengisian jabatan definitif tidak segera dilakukan,” kata Andita, Minggu (5/4/2026).

Ia menyebutkan, saat ini terdapat sedikitnya lima jabatan pimpinan OPD di Kabupaten Blora yang masih diisi Plt. 

Jabatan tersebut meliputi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Plt Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub), Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dindalduk KB), Plt Kepala Bapperida, serta Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Blora.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi membuka ruang munculnya isu praktik transaksional atau “setoran” dalam proses pengisian jabatan, meskipun hal itu tetap perlu dibuktikan secara objektif.

Karena itu, Fraksi PDIP meminta Pemkab Blora segera melakukan pengisian jabatan secara definitif dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan sistem merit.

Ia menegaskan proses promosi jabatan di lingkungan birokrasi harus bersih dari praktik yang dapat merusak integritas pemerintahan.

Persoalan tersebut, kata dia, juga akan menjadi perhatian anggota Fraksi PDIP di Komisi A DPRD Blora untuk dikaji lebih lanjut dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Andita, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blora, berharap Pemkab Blora segera menata kembali struktur jabatan di OPD agar kinerja birokrasi lebih efektif dan pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS