Sejumlah Kepala Dinas Kosong, Pemkab Sumenep Rencanakan Mutasi dan Rotasi Jabatan dalam Waktu Dekat
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo. (Foto: Humas for Suaraindonesia.co.id)
BERITA PLUS,SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersiap melakukan mutasi dan rotasi jabatan dalam waktu dekat. Langkah tersebut, difokuskan untuk mengisi sejumlah posisi kepala dinas yang hingga kini masih kosong di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Kekosongan tersebut dinilai perlu segera diisi agar kinerja pemerintahan tetap berjalan optimal, terutama pada sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Diketahui, beberapa posisi yang masih belum terisi di antaranya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Daerah, hingga jabatan Asisten Administrasi Umum.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, bahwa mutasi dan rotasi merupakan bagian dari mekanisme yang wajar dalam menjaga stabilitas dan kinerja birokrasi.
“Dalam waktu dekat akan ada mutasi dan rotasi jabatan, terutama untuk mengisi beberapa posisi yang masih kosong,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengisian jabatan kepala dinas tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah daerah tetap mengedepankan proses evaluasi menyeluruh agar pejabat yang ditempatkan benar-benar sesuai dengan kompetensi serta kebutuhan organisasi.
Menurut Fauzi, selain untuk mengisi kekosongan, rotasi jabatan juga menjadi sarana penyegaran birokrasi sekaligus membuka ruang bagi aparatur sipil negara untuk mengembangkan pengalaman di bidang yang berbeda.
“Pengisian jabatan ini harus melalui pertimbangan matang agar benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan organisasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa seluruh proses akan dilaksanakan secara transparan dan berbasis kinerja, sehingga menghasilkan struktur organisasi yang solid dan profesional.
Dengan langkah ini, Pemkab Sumenep berharap efektivitas kerja perangkat daerah semakin meningkat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Semua akan dilakukan secara transparan dan berbasis kinerja agar menghasilkan birokrasi yang kuat dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Mahrus Sholih |
