Standarisasi Internet Dorong Transformasi Digital Pemkab Blora

News

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora, Pratikto Nugroho. (Foto: Dok. Suara Indonesia)

BERITA PLUS, BLORA – Langkah efisiensi anggaran internet yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora tidak sekadar berorientasi pada penghematan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi penggunaan jaringan internet di seluruh dinas, badan, rumah sakit, dan kecamatan dalam rapat di Ruang Pertemuan Setda Blora, pada Kamis (16/4/2026).

Hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan anggaran internet yang semula mencapai Rp2.560.371.722 dengan kapasitas 7,8 Gbps, berhasil ditekan menjadi Rp1.909.460.890 dengan kebutuhan 7,4 Gbps. Dengan demikian, terdapat efisiensi sebesar Rp650.910.832.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora, Pratikto Nugroho, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penataan sistem jaringan yang lebih terukur dan terstandar.

“Standarisasi ini menjadi langkah penting untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih optimal, sekaligus menghindari pemborosan anggaran,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (17/4/2026).

Dalam kebijakan tersebut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) ditetapkan menggunakan jaringan internet dengan kapasitas maksimal 100 Mbps, sementara kecamatan sebesar 50 Mbps. 

“Standar ini dinilai cukup untuk mendukung kebutuhan aplikasi perkantoran, rapat virtual, hingga pelayanan perizinan secara daring,” ujarnya.

Pratikto menjelaskan, efisiensi anggaran diperoleh dari pemangkasan belanja internet mandiri di sejumlah OPD yang sebelumnya berlangganan secara terpisah, serta penyesuaian kebutuhan jaringan di perangkat daerah yang belum terfasilitasi.

Selain itu, optimalisasi jaringan yang telah disediakan Dinkominfo juga dilakukan melalui perbaikan tata kelola penggunaan internet di internal kantor, termasuk penambahan perangkat akses poin untuk meningkatkan kualitas layanan.

Di sisi lain, sektor pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas, RSUD dr. R. Soetijono, serta Dinas Kesehatan tetap diprioritaskan agar konektivitas jaringan mendukung layanan medis, termasuk sistem rujukan digital dan pengelolaan data pasien secara real-time.

Sementara itu, dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) turut diuntungkan dengan ketersediaan jaringan yang lebih stabil untuk mendukung koordinasi pembangunan dan pemantauan wilayah.

Pemkab Blora juga akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini guna memastikan transformasi digital berjalan tanpa mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Jika dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang berdampak pada pelayanan, tentu akan kami evaluasi kembali. Prinsipnya, pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Ke depan, penguatan ekosistem digital juga akan dilakukan melalui perluasan jaringan berbasis fiber optik serta penyediaan wifi publik di ruang-ruang strategis dengan melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora optimistis dapat mewujudkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi digital,” imbuhnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS