DPRD Situbondo Rumuskan 21 Rekomendasi Strategis, Soroti Pendidikan hingga Efektivitas Anggaran Kesehatan

News

Suasana rapat paripurna dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. (Foto: Syamsuri/Suara Indonesia)

BERITA PLUS, SITUBONDO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menyampaikan sejumlah rekomendasi penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Aula lantai II DPRD Situbondo, pada Selasa (21/4/2026).

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi pijakan evaluatif sekaligus arah perbaikan kinerja pembangunan daerah ke depan.

Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Mahbub Junaidi, menyampaikan bahwa pihak legislatif telah merumuskan 21 poin rekomendasi strategis yang mencakup berbagai sektor pembangunan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, hingga penguatan infrastruktur serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Seluruh rekomendasi ini dirancang sebagai instrumen evaluasi menyeluruh. Harapannya dapat menjadi rujukan konkret bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja di berbagai sektor,” ujar Mahbub dalam forum paripurna.

Salah satu perhatian utama DPRD tertuju pada sektor pendidikan, khususnya terkait indikator rata-rata lama sekolah.

Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo menunjukkan tren peningkatan, namun capaian rata-rata lama sekolah dinilai masih belum bergerak signifikan, dan ini harus betul betul diperhatikan.

“Peningkatan IPM memang patut diapresiasi, namun rata-rata lama sekolah masih perlu didorong lebih serius melalui strategi yang terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.

Di sektor kesehatan, DPRD turut menyoroti efektivitas penggunaan anggaran program Berantas Plus.

Melalui pandangan Fraksi Golkar, disampaikan bahwa pemanfaatan anggaran program tersebut perlu dilakukan secara lebih selektif, khususnya dalam penanganan pasien rujukan.

Menurut Mahbub, program Berantas Plus seharusnya difokuskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama kelompok yang masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam distribusi anggaran agar tidak terjadi pemborosan.

“Penggunaan anggaran harus berbasis kebutuhan riil. Masyarakat yang memiliki kemampuan finansial seharusnya tidak memanfaatkan program ini, sehingga dana dapat difokuskan kepada yang berhak,” jelasnya.

Lebih lanjut, DPRD mencatat bahwa dalam beberapa bulan terakhir, anggaran program tersebut mengalami tekanan signifikan dan hampir mencapai batas maksimal. Kondisi ini dinilai perlu segera diantisipasi agar tidak mengganggu layanan kesehatan masyarakat.

Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti aspek kesejahteraan tenaga pendukung layanan kesehatan, khususnya sopir ambulans rakyat. Hingga kini, mekanisme pembayaran jasa mereka dinilai belum berjalan optimal.

“Kesejahteraan sopir ambulans rakyat harus menjadi perhatian. Diperlukan sistem yang jelas dan berkeadilan agar hak mereka terpenuhi secara layak,” kata Mahbub.

Sesuai ketentuan yang berlaku, dokumen rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada kepala daerah serta Kementerian Dalam Negeri.

DPRD juga menegaskan akan melakukan pemantauan terhadap implementasi rekomendasi oleh pihak eksekutif sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Dalam laporan berikutnya, pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan tingkat realisasi atas setiap rekomendasi yang telah diberikan DPRD sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Rapat paripurna tersebut berlangsung kondusif dan dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo beserta Wakil Bupati Ulfiyah. Tidak terdapat interupsi berarti selama jalannya sidang.

Usai rapat, Bupati yang akrab disapa Mas Rio menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari DPRD. Ia memastikan bahwa seluruh rekomendasi akan menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan.

“Rekomendasi ini menjadi catatan penting bagi kami untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Kami akan berupaya merealisasikannya secara bertahap, menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah,” ujarnya. (ADV)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS