Pemkab Lamongan Sukses Raih Penghargaan Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

News

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menyerahkan penghargaan opini WTP langsung kepada Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi. (Foto: Humas Pemkab Lamongan)

SUARA INDONONESIA, LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi. Penghargaan di serahkan di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/5/2026).

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, capaian opini WTP ke-10 kali secara berturut-turut jadi bentuk komitmen Pemkab Lamongan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah, Kabupaten Lamongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” kata Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Yes.

Pak Yes menegaskan, predikat opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara baik dan benar.

“WTP bukan hanya prestasi, tetapi kewajiban yang harus terus dipertahankan. Karena mempertahankan tentu lebih sulit. Oleh sebab itu, seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk optimalisasi PAD,” imbuhnya.

Pemkab Lamongan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. “Ini sebagai upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin menyampaikan, proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan banyak pihak hingga menghasilkan kesimpulan opini. 

“Pemeriksaan tersebut menitikberatkan pada transaksi yang berjalan selama tahun anggaran,” kata Yuan.

Ia menambahkan predikat opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS