Ketua Banggar DPR RI Pastikan Efisiensi Anggaran MBG Tak Kurangi Kualitas Gizi dan Mutu Layanan
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Foto: Istimewa)
BERITA PLUS, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memastikan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 tidak akan mengurangi kualitas gizi maupun mutu layanan yang diterima para penerima manfaat.
Menurutnya, penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan program kebutuhan riil, bukan dengan memangkas standar pelayanan.
Pernyataan itu disampaikan Said menyusul proyeksi kebutuhan anggaran MBG tahun 2027 yang diperkirakan berada di kisaran Rp 174 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 270,2 triliun, namun diyakini tetap mampu mendukung pelaksanaan program secara optimal.
Said menjelaskan, penyesuaian estimasi anggaran dilakukan setelah memperhitungkan kembali kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan jumlah penerima manfaat yang akan dilayani. Berdasarkan hasil evaluasi, kebutuhan SPPG diperkirakan sekitar 21 ribu titik, bukan lagi 27 ribu titik seperti asumsi awal.
“Perhitungan kami menunjukkan kebutuhan SPPG sekitar 21 ribu titik. Setelah disesuaikan dengan layanan untuk sekitar 84 juta peserta didik, ditambah kebutuhan anggaran untuk stunting dan ibu hamil dari sektor kesehatan, total anggaran yang dibutuhkan saya perkirakan tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujar Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (06/07/2026).
Meski proyeksi anggaran mengalami penyesuaian, Said menegaskan bahwa aspek tata kelola dan kualitas gizi tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program MBG.
Dia mengatakan, keberhasilan program tidak diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan dari kemampuan pemerintah menjaga kualitas makanan bergizi yang diterima anak didik serta memastikan pengelolaan program berjalan secara akuntabel.
Said juga mengingatkan agar masyarakat tidak hanya fokus pada besaran anggaran. Ia menilai penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara tanpa mengorbankan tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis.
Terkait besaran anggaran, ia menegaskan bahwa angka Rp 174 triliun masih berupa estimasi. Pembahasan resmi bersama pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 akan dilakukan sebelum APBN disetujui pada bulan September mendatang.
“Yang utama adalah menjaga tata kelola program dan kualitas gizi yang diterima anak didik tetap terjaga. Jadi, meski anggarannya disesuaikan, kualitas layanan tidak akan berkurang,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari, menyampaikan pagu indikatif anggaran BGN tahun 2027 mencapai Rp270,2 triliun dengan target melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Namun angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas masih melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat, kebutuhan anggaran, serta penataan SPPG agar pelaksanaan program semakin efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas layanan. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Alfiana Putri |
