Dukung Ketahanan Pangan, 33 Kelompok Tani Terima Bantuan Program Irpom Senilai Rp 155 Juta Per Titik
Pelaksanaan pekerjaan Irpom Kelompok Tani Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo, Bojonegoro. (Foto: Aji/Suara Indonesia)
BERITA PLUS, BOJONEGORO – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) terus berupaya menggenjot produktivitas sektor pertanian melalui optimalisasi sistem pengairan.
Pada tahun anggaran ini, pemerintah menyalurkan program Irigasi Perpompaan (Irpom) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada 33 kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang tersebar di 7 kecamatan.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid Sarprastan) DKPP, Reza, menjelaskan bahwa total pagu anggaran yang dikucurkan untuk menunjang fasilitas pengairan ini berkisar kurang lebih Rp155 juta per titik kelompok penerima.
Seluruh dana bantuan disalurkan langsung tanpa perantara ke rekening Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) masing-masing kelompok tani untuk menjaga transparansi.
“Pelaksanaan program ini berbasis swakelola, artinya dikerjakan langsung secara gotong-royong oleh kelompok tani penerima manfaat,” ujarnya, Rabu (22/7/2026).
Reza menambahkan, progres penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap demi efektivitas di lapangan. Hingga bulan Juni lalu, dana stimulan untuk 6 kelompok tani tercatat sudah cair dan saat ini pengerjaan fisik di lapangan sedang berjalan.
Sementara itu, untuk 27 kelompok tani sisanya, proses administrasi terus dikebut agar pencairan termin berikutnya dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Dirinya menuturkan, bila program Irpom strategis ini didesain untuk memperkuat ketersediaan suplai air, terutama pada lahan sawah yang berpotensi mengalami kekeringan guna meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) tanaman.
Mengingat program ini telah sukses berjalan konsisten selama tiga tahun terakhir, DKPP membuka kesempatan lebar bagi kelompok tani lain yang membutuhkan intervensi serupa.
“Bagi kelompok tani yang ingin mendapatkan program ini, mereka dapat mengajukan proposal resmi yang ditujukan langsung ke kantor DKPP, maupun melalui jalur koordinasi bersama Komando Distrik Militer (Kodim) setempat,” pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Aji Susanto |
| Editor | : Alfiana Putri |
