Jembatan Pajarakan Probolinggo Direhab, NasDem Desak Tol Prosiwangi Dibuka

News

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo. (Foto: Saifullah/Suara Indonesia)

BERITA PLUS, PROBOLINGGO – Rehabilitasi Jembatan Pajarakan di jalur utama Pantura Probolinggo mulai memunculkan kekhawatiran serius terhadap kelancaran arus kendaraan dan distribusi logistik.

Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Probolinggo mendesak pemerintah pusat segera membuka secara fungsional Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi) Tahap I ruas Gending–Besuki.

Desakan itu disampaikan menyusul keterbatasan jembatan sementara atau bailey yang disiapkan selama proses rehabilitasi. Jembatan sementara tersebut disebut hanya memiliki lebar sekitar 2 meter dengan kapasitas maksimal 10 ton.

Kondisi ini membuat kendaraan bertonase besar, termasuk truk tronton, tidak dapat melintas. Jika tidak segera disiapkan jalur alternatif, beban arus kendaraan diperkirakan menumpuk di koridor Pantura Probolinggo.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo, menilai pemerintah pusat tidak boleh membiarkan masyarakat dan sektor logistik menjadi korban kemacetan, sementara infrastruktur alternatif berupa jalan tol telah tersedia.

“Masyarakat dan sektor logistik tidak boleh dibiarkan tersandera kemacetan akibat rehabilitasi Jembatan Pajarakan, sementara jalur tol di sampingnya sudah mulus 100 persen. Pemerintah pusat harus mengambil langkah taktis: buka segera Tol Prosiwangi secara fungsional darurat untuk kendaraan roda empat non-angkutan berat agar kemacetan di Pantura terurai,” tegas Andi, Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, pembukaan fungsional tersebut dapat dilakukan sembari pemerintah menyelesaikan proses Sertifikasi Laik Operasi (SLO) secara definitif.

Andi menyebut ruas Tol Prosiwangi Tahap I sepanjang 49,68 kilometer secara konstruksi telah rampung. Bahkan, jalur tersebut sebelumnya telah digunakan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan tercatat melayani sekitar 226 ribu kendaraan tanpa kendala struktural.

Karena itu, Fraksi NasDem meminta proses Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) tidak berlarut-larut.

Tiga seksi yang dimaksud meliputi Seksi 1 Gending–Kraksaan sepanjang 12,88 kilometer, Seksi 2 Kraksaan–Paiton sepanjang 11,20 kilometer, serta Seksi 3 Paiton–Besuki sepanjang 25,60 kilometer.

“Jangan sampai prosedur administrasi dan persoalan tarif justru mengabaikan kondisi kedaruratan mobilitas masyarakat. Keselamatan tetap menjadi prioritas, tetapi pemerintah harus mampu mencari solusi cepat agar Pantura tidak lumpuh,” ujarnya.

Selain mendesak pemerintah pusat, Fraksi NasDem juga meminta Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak sekadar menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Andi menilai Pemkab memiliki tanggung jawab teritorial untuk mengantisipasi dampak rehabilitasi Jembatan Pajarakan terhadap masyarakat, kendaraan umum, hingga distribusi logistik.

“Bupati atau Pj Bupati harus segera melayangkan surat permohonan diskresi darurat kepada Menteri PU dan Korlantas Polri terkait pembukaan fungsional Tol Prosiwangi,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Perhubungan bersama Satlantas menyusun rekayasa lalu lintas secara matang, terutama terkait pembatasan tonase di Jembatan Pajarakan dan pengaturan kendaraan berat.

Tak kalah penting, kesiapan jalan daerah yang terhubung dengan akses gerbang tol juga harus dipastikan agar pembukaan jalur alternatif tidak justru memunculkan persoalan baru.

“Jangan hanya mengandalkan jalan nasional. Pemkab harus memastikan akses menuju dan keluar gerbang tol benar-benar siap menampung pergerakan kendaraan,” tegasnya.

Menurut Fraksi NasDem, keberadaan Tol Prosiwangi memiliki nilai strategis bagi konektivitas kawasan Tapal Kuda. Jalur tersebut diproyeksikan memangkas waktu tempuh Probolinggo–Besuki dari sekitar dua jam menjadi 1 jam 15 menit.

Sementara perjalanan Probolinggo–Banyuwangi diproyeksikan dapat ditempuh sekitar tiga jam. Karena itu, Fraksi NasDem menegaskan akan terus mengawal koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar persoalan Jembatan Pajarakan tidak berkembang menjadi gangguan serius terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

“Jangan sampai rehabilitasi satu jembatan membuat urat nadi Pantura tersendat. Pemerintah harus bergerak sebelum kemacetan benar-benar terjadi,” pungkas Andi. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS