Blora Diproyeksikan Terima DBH Migas Rp 71,4 Miliar pada 2027

Ekbis

Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah. (Foto: Dok. Suara Indonesia)

BERITA PLUS, BLORA – Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) untuk Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp 71,4 miliar, masih sekitar Rp 58,7 miliar di bawah target penerimaan pada 2025 yang mencapai Rp 130,057 miliar.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Ahmad Nafik Udin di Blora, Selasa, mengatakan alokasi DBH migas pada 2027 memang meningkat dibandingkan 2026, tetapi belum menyamai target penerimaan dua tahun sebelumnya.

“Untuk DBH migas 2027 memang ada kenaikan dibandingkan 2026, dari sekitar Rp 63,4 miliar menjadi Rp 71,4 miliar,” ujarnya, Rabu (21/10/2026).

Berdasarkan proyeksi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027, DBH migas Blora mencapai Rpb71,402 miliar atau meningkat sekitar Rp 8 miliar dibandingkan alokasi 2026.

Namun, jika dibandingkan dengan target penerimaan pada 2025 sebesar Rpv130,057 miliar, proyeksi alokasi 2027 tersebut masih lebih rendah sekitar Rp 58,655 miliar.

“Kalau dibandingkan dengan 2025, nilainya memang masih lebih rendah. Karena target 2025 sekitar Rp 130 miliar,” katanya.

Secara keseluruhan, alokasi DBH untuk Kabupaten Blora pada 2027 mencapai Rp 104,23 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas DBH sumber daya alam sebesar Rp 76,922 miliar dan DBH pajak sebesar Rp 27,315 miliar.

Dari komponen DBH sumber daya alam, sektor migas menyumbang alokasi terbesar sebesar Rp 71,402 miliar. Selain itu, terdapat alokasi DBH kurang bayar sebesar Rp 4,6 miliar.

Adapun DBH pajak terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 21,847 miliar serta DBH Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 5,468 miliar.

Nafik mengatakan alokasi transfer tersebut menjadi salah satu komponen pendapatan yang diperhitungkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora 2027.

“Tentunya ini menjadi bagian dari pendapatan daerah yang akan kita sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anggaran tahun 2027,” katanya. (*) 

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS