Demo di Kantor Bupati Tuban: Petani, Peternak dan Nelayan Lempar Telur Ayam

News

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Petani, Peternak, dan Nelayan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tuban. (Foto: Irqam/Suara Indonesia)

BERITA PLUS, TUBAN – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Petani, Peternak dan Nelayan Merah Putih Kabuten Tuban, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati setempat, Kamis (22/10/2022). 

Massa menilai selama ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban menghambat bantuan dari Pemerintah Pusat yang akan diberikan petani, peternak dan nelayan.

“Tuntutan kita agar para petani, nelayan dan peternak ini dipedulikan, khususnya bantuan-bantuan dari nasional itu jangan dihambat, terlebih kita sudah tertib secara administrasi,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Arif Kasto (33).

Arif menuturkan, para kelompok tani, peternak maupun nelayan yang melakukan aksi demo mengaku kesulitan untuk mengakses program bantuan dari Pemerintah Pusat. 

Mereka menghadapi kendala dalam proses pengajuan proposal yang seharusnya menjadi salah satu tahapan untuk memperoleh bantuan. Kendala itu terjadi karena dinas terkait tidak mau tandatangan terkait bantuan tersebut.

“Kami tidak tahu kenapa dinas menghambat itu semua, yang disampaikan teman-teman, dinas tidak mau tanda tangan bantuan tersebut seakan keran bantuan ditutup oleh dinas,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh Arif, sedikitnya terdapat sebanyak 39 proposal pengajuan bantuan Pemerintah Pusat yang masuk dan hingga saat ini belum beri tandatangan rekomendasi.

Pada kesempatan itu, massa juga melakukan aksi lempar telur sebagai bentuk kekecewaan para peternak bahwa harga telur saat ini hanya Rp20 ribu per kilogram.

Massa berharap, Pemkab Tuban melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas KP2P Kabupaten Tuban.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana membantah tudingan massa yang menilai adanya upaya menghambat bantuan dari Pemerintah Pusat oleh Pemkab Tuban.

“Tidak ada sedikitpun Pemkab Tuban untuk menghambat bantuan dari Pemerintah Pusat,” terang Budi.

Menurutnya, ketika harus ada rekomendasi dari Pemkab tentunya Pemkab Tuban juga ada pertimbangan-pertimbangan, baik itu perencanaan maupun kelengkapan administrasi.

Pemkab Tuban, lanjut Budi, tidak ingin dikemudian hari ada permasalahan-permasalahan terkait ketertiban administrasi, potensi pungutan maupun yang lain sebagainya. 

“Pemkab tidak ada niat untuk menghambat, tapi kita ingin benar-benar mengecek mulai pengecekan administrasi sampai detail bahwa itu clear and clean, sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari,” pungkasnya.(*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS