Musrenbang RKPD 2027 Situbondo, DPRD Tekankan Penguatan SDM hingga Peran Pesantren dalam Ekonomi Lokal

News

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, saat menandatangani berita acara persetujuan Musrenbang RKPD 2027. (Foto: Istimewa)

BERITA PLUS, STUBONDO – Arah pembangunan Kabupaten Situbondo untuk tahun 2027 mulai dirumuskan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kegiatan yang di gelar di Pendopo Rakyat Situbondo  ini mempertemukan jajaran Pemerintah Kabupaten Situbondo, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Pimpinan dan Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo guna menyelaraskan prioritas pembangunan daerah, Kamis ( 12/03/2026).

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, yang akrab disapa Gus Mahbub, hadir bersama para wakil ketua DPRD dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda formal perencanaan pembangunan, tetapi juga ruang strategis untuk menyampaikan rekomendasi serta pokok-pokok pikiran DPRD yang dihimpun dari aspirasi masyarakat di berbagai daerah pemilihan.

Menurutnya, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian utama DPRD dalam perencanaan pembangunan tahun 2027, salah satunya terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“IPM Situbondo memang menunjukkan tren peningkatan, namun pertumbuhannya masih berada di bawah rata-rata umum. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ujar Gus Mahbub.

Di bidang pendidikan, ia menjelaskan bahwa harapan lama sekolah masyarakat Situbondo telah mencapai sekitar 13 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan menengah atas.

Namun rata-rata lama sekolah masih berkisar tujuh tahun. Kesenjangan tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

“Perbedaan antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menjadi indikator bahwa akses serta keberlanjutan pendidikan masih perlu diperkuat,” katanya.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, pelayanan kesehatan di Situbondo dinilai telah mengalami kemajuan. Meski demikian, DPRD menilai masih diperlukan peningkatan dalam aspek pemenuhan gizi ibu dan anak, serta pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil, kawasan pegunungan, maupun daerah rawan bencana.

Selain pembangunan manusia, DPRD juga menyoroti dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Secara struktural, sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Situbondo dengan kontribusi sekitar 20 persen. Namun, laju pertumbuhannya dinilai masih belum secepat sektor lainnya.

Menurut Gus Mahbub, kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh pola budidaya pertanian yang masih bersifat konvensional dan bertumpu pada pengetahuan turun-temurun.

Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat inovasi di sektor pertanian melalui penerapan teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta optimalisasi peran penyuluh pertanian.

“Transformasi pertanian menjadi kebutuhan mendesak agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani dapat terangkat,” ujarnya.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Situbondo juga ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, serta pengembangan usaha kecil dan kewirausahaan. Perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi dinilai turut memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam forum Musrenbang tersebut, DPRD juga mengusulkan penguatan program pemberdayaan pondok pesantren dan tempat ibadah. Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi sosial dan keagamaan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Salah satu gagasan yang muncul adalah pengembangan kegiatan ekonomi kreatif di lingkungan pesantren, seperti pengelolaan produk daur ulang maupun pengolahan limbah menjadi barang bernilai ekonomi.

“Dengan pendekatan tersebut, pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi para santri dan lingkungan sekitarnya,” jelas Gus Mahbub.

Selain isu pembangunan ekonomi dan sosial, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana. Hal ini menyusul kondisi Situbondo yang dalam dua tahun terakhir mengalami sejumlah bencana alam pada awal tahun.

DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan ulang wilayah rawan bencana serta memperkuat sistem mitigasi yang melibatkan partisipasi masyarakat.

“Pendataan dan pemetaan kawasan rawan perlu diperbarui agar proses evakuasi dan penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi,” tegasnya.

Ia juga menilai keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, sangat penting dalam membantu proses evakuasi kelompok rentan seperti lansia saat terjadi situasi darurat.

Di sisi lain, DPRD turut menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut terkait perlambatan pertumbuhan sektor pertanian.

Apakah salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau penggunaan lain, jawabannya tentu ini perlu ada kajian lebih mendalam  untuk mengetahui dampaknya terhadap produksi pangan.

Meski demikian, potensi peningkatan produktivitas pertanian masih terbuka lebar. Dengan intervensi program yang tepat, dukungan teknologi, serta perbaikan infrastruktur, produksi pangan per hektare diyakini dapat meningkat secara signifikan.

“Di beberapa daerah, dengan intervensi yang tepat, produksi pangan per hektare bahkan dapat mencapai delapan hingga sembilan ton,” ujarnya.

Dalam konteks mitigasi bencana, DPRD juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan normalisasi sungai. Sebelumnya, Situbondo sempat menerima program pembangunan irigasi hingga jaringan tersier menggunakan konstruksi beton yang dinilai cukup membantu sistem pengairan serta mengurangi potensi kerusakan akibat banjir.

Namun demikian, sebagian kewenangan pengelolaan sungai berada di bawah pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi lintas pemerintah agar penanganan kerusakan sungai maupun infrastruktur terkait dapat dilakukan secara lebih cepat.

Ke depan, DPRD berharap arah pembangunan Kabupaten Situbondo pada tahun 2027 benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, serta penanggulangan bencana dinilai harus berjalan beriringan dalam kerangka pembangunan daerah.

Meski diakui bahwa keterbatasan anggaran daerah kerap menjadi tantangan dalam penanganan bencana maupun program rehabilitasi, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS