\n
![\"Skema](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/06\/35e6b06d0f99.jpg\")
\n <\/div>\nBupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. (Foto: Wildan\/Suaraindonesia.co.id)<\/p>\n
BERITA PLUS, SUMENEP\u00a0<\/b>– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep resmi mengubah skema kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari strategi penghematan bahan bakar minyak (BBM).\u00a0<\/p>\n
Perubahan tersebut, tertuang dalam Surat Edaran Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2026 yang ditandatangani tanggal 02 April 2026 kemarin, untuk merevisi kebijakan sebelumnya.<\/p>\n
Dalam aturan terbaru tersebut, pola kerja ASN disesuaikan dengan kebijakan fleksibilitas dari pemerintah pusat. Salah satu poin utama adalah penerapan Work From Home (WFH) secara rutin setiap hari Jumat.<\/p>\n
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan menghemat BBM, tetapi juga menyesuaikan sistem kerja modern berbasis efisiensi.<\/p>\n
\u201cPola Work From Home kita tetapkan setiap hari Jumat sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan nasional sekaligus langkah konkret penghematan BBM,\u201d ujar Achmad Fauzi Wongsojudo.<\/p>\n
Selain perubahan pola kerja, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian pada kebijakan transportasi ASN. Jika sebelumnya penggunaan transportasi non-BBM hanya berlaku setiap Jumat, kini diperluas menjadi dua hari, yakni Rabu dan Jumat.<\/p>\n
Ketentuan penggunaan transportasi non-BBM tersebut dijadwalkan mulai diterapkan pada dua momentum berbeda, yakni untuk hari Rabu dimulai pada 8 April 2026, sementara untuk hari Jumat mulai berlaku pada 10 April 2026.<\/p>\n
Perubahan itu dinilai sebagai langkah progresif untuk menekan konsumsi bahan bakar sekaligus mendorong gaya hidup sehat di kalangan ASN. Aktivitas seperti bersepeda dan berjalan kaki mulai didorong menjadi kebiasaan baru.<\/p>\n
\u201cMulai sekarang, hari penggunaan transportasi non-BBM kita tetapkan setiap Rabu dan Jumat, bukan hanya Jumat seperti sebelumnya dan itu akan berlaku rabu besok ini\u201d kata Achmad Fauzi Wongsojudo.<\/p>\n
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh ASN, pegawai BLUD, BUMD, hingga tenaga alih daya. Mereka didorong menggunakan moda transportasi ramah lingkungan seperti sepeda atau kendaraan listrik.<\/p>\n
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan kelonggaran bagi pegawai dengan kondisi tertentu, seperti jarak tempuh yang jauh atau kebutuhan mendesak yang tidak memungkinkan menggunakan transportasi non-BBM.<\/p>\n
\u201cKita tetap beri pengecualian bagi pegawai dengan jarak lebih dari lima kilometer atau kondisi tertentu yang mendesak,\u201d tutupnya. (*)\u00a0<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wildan Mukhlishah Sy<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n