\n Syamsuri <\/a>
\n –<\/span> 09 April 2026 | 17:04<\/span> –<\/span> Dibaca 57 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Bayang-Bayang](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/09\/f232375639a1.jpg\")
\n <\/div>\nPeta lahan seluas 400 hektare yang diduga terlantar di Tanjung Pecinan, Kabupaten Situbondo. (Foto:\u00a0 Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, SITUBONDO <\/strong>\u2013 Hamparan lahan seluas kurang lebih 400 hektare di kawasan Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, kembali menjadi perhatian publik. Proyek yang semula digagas sebagai kawasan industri strategis itu hingga kini belum menunjukkan realisasi berarti sejak peletakan batu pertama pada 1997.<\/p>\n Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terutama terkait kejelasan pemanfaatan serta status hukum lahan yang telah terbengkalai selama lebih dari dua dekade. Padahal, pada awal perencanaannya, kawasan ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus membuka peluang kerja bagi ribuan warga.<\/p>\n Salah satu warga setempat, M. Husnadi, menuturkan bahwa masyarakat selama ini hanya menjadi saksi atas stagnasi pembangunan di kawasan tersebut. Menurutnya, tidak ada aktivitas signifikan yang menunjukkan keberlanjutan proyek sejak pertama kali diperkenalkan.<\/p>\n \u201cSejak ground breaking tahun 1997, belum ada pembangunan nyata. Lahan yang sangat luas itu dibiarkan tanpa kejelasan, sementara masyarakat berharap ada dampak ekonomi yang bisa dirasakan,\u201d ujarnya.<\/p>\n Secara historis, pengelolaan kawasan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan identitas perusahaan. Investor awal tercatat bernama PT APPRI, yang kemudian berganti menjadi PT SRI (Situbondo Refinery Industri), dan selanjutnya dikenal sebagai PT SBN (Situbondo Bumi Nuswantoro).<\/p>\n Perubahan tidak hanya terjadi pada nama perusahaan, tetapi juga pada status hak atas tanah. Lahan yang semula berstatus Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) disebut telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).<\/p>\n Perubahan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, mengingat hingga kini belum terdapat pembangunan fisik yang signifikan di lokasi tersebut.<\/p>\n \u201cPerubahan menjadi SHGB menimbulkan pertanyaan, karena secara faktual belum ada bangunan yang berdiri. Ini yang membuat masyarakat semakin mempertanyakan kejelasannya,\u201d tambah Husnadi.<\/p>\n Kondisi lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai rencana awal memunculkan dugaan bahwa area tersebut berpotensi masuk dalam kategori tanah terlantar. Meski demikian, masyarakat menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk mengambil alih lahan secara sepihak, melainkan menginginkan kepastian hukum dan kejelasan arah pemanfaatannya.<\/p>\n Dalam kerangka hukum agraria, kewenangan untuk menetapkan suatu lahan sebagai tanah terlantar berada sepenuhnya di tangan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN). Masyarakat hanya memiliki peran sebagai pelapor apabila menemukan indikasi penelantaran lahan.<\/p>\n Perwakilan Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, Hola, menjelaskan bahwa laporan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam proses identifikasi. Namun, penetapan status tanah terlantar harus melalui tahapan administratif dan verifikasi lapangan yang ketat.<\/p>\n \u201cProsesnya tidak bisa instan. Harus dilakukan pengecekan terhadap status hak, masa berlaku, serta pemanfaatan lahan. Setelah itu baru dilakukan penelitian lebih lanjut,\u201d jelasnya.<\/p>\n Menurut Hola, jika hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hak dan memenuhi kriteria tertentu, maka proses penertiban dapat dilanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/p>\n Apabila suatu lahan telah resmi ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka statusnya akan beralih menjadi tanah negara. Dalam kondisi tersebut, pihak lain, termasuk masyarakat, memiliki peluang untuk mengajukan permohonan hak atas tanah melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah.<\/p>\n Di tengah situasi ini, masyarakat berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan lahan di Tanjung Pecinan. Kejelasan status hukum dan optimalisasi pemanfaatan dinilai penting agar potensi ekonomi kawasan tersebut tidak terus terabaikan.<\/p>\n Harapan tersebut mencerminkan kebutuhan akan kepastian hukum sekaligus dorongan agar aset strategis daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Situbondo. (*) \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n
<\/p>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Syamsuri <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n