\n
![\"Belasan](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/12\/695ea9a97507.jpg\")
\n <\/div>\nIlustrasi KPK. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, TULUNGAGUNG<\/strong>\u00a0– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Gatut Sunu Wibowo, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pemerasan terhadap pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (10\/4\/2026).<\/p>\n Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang. Sebanyak 13 orang kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.<\/p>\n Selain Gatut, KPK juga menetapkan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka yang berperan mengumpulkan uang dari para kepala OPD.<\/p>\n KPK mengungkap, Gatut menggunakan dua surat pernyataan untuk mengendalikan pejabat yang dilantik pada Desember 2025.<\/p>\n Surat pertama berisi kesanggupan mundur dari jabatan dan ASN, namun tanpa tanggal. Surat kedua berupa pertanggungjawaban mutlak sebagai pengguna anggaran.<\/p>\n Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, surat tanpa tanggal itu digunakan sebagai alat tekanan.<\/p>\n \u201cJika tidak patuh, tinggal diisi tanggalnya dan diumumkan seolah-olah mengundurkan diri,\u201d ujarnya.<\/p>\n Dalam konstruksi perkara, Gatut diduga meminta uang dari 16 OPD sejak Desember 2025 hingga April 2026 dengan total permintaan mencapai Rp5 miliar.\u00a0Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,7 miliar telah terealisasi.<\/span><\/p>\n Dalam OTT, KPK menyita uang sebesar Rp325,4 juta serta sejumlah barang milik bupati.\u00a0Besaran setoran bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah.\u00a0<\/span>Selain itu, Gatut juga diduga meminta bagian dari setiap penambahan anggaran di OPD.<\/span><\/p>\n Peran Ajudan<\/strong><\/p>\n Ajudan bupati, Dwi Yoga Ambal, disebut menjadi pihak yang mengoordinasikan penarikan uang dari para pejabat.<\/p>\n KPK juga mengungkap adanya pihak lain berinisial SUG yang diduga ikut membantu proses tersebut.<\/p>\n Berikut orang yang dibawa KPK ke Jakarta:<\/span><\/p>\n 1. Gatut Sunu Wibowo \u2013 Bupati Tulungagung<\/p>\n 2. Dwi Yoga Ambal \u2013 ajudan<\/p>\n 3. SUG \u2013 ajudan\/kerabat<\/p>\n 4. Erwin Novianto \u2013 Kepala Dinas PUPR<\/p>\n 5. Dwi Hari Subagyo \u2013 Kepala BPKAD<\/p>\n 6. Yulius Rama Isworo \u2013 Kabag Umum<\/p>\n 7. Suyanto \u2013 Kepala Dinas Pertanian<\/p>\n 8. Aris Wahyudiono \u2013 Kabag Protokol<\/p>\n 9. Agus Prijanto Utomo \u2013 Kepala Bakesbangpol<\/p>\n 10. Mohammad Ardian Candra \u2013 Kepala Disbudpar<\/p>\n 11. Reni Prasetiawati \u2013 Kepala Dinas Sosial<\/p>\n 12. Oki Syaefudin \u2013 staf\/sopir<\/p>\n 13. Jatmiko Dwijo Seputro \u2013 anggota DPRD.<\/p>\n Tiga pejabat yang sempat diperiksa tidak ikut dibawa ke Jakarta, yakni Kabag Pemerintahan Arif Effendi, Kabag Kesra Makrus Mannan, dan Kepala Satpol PP Hartono.\u00a0KPK masih mendalami peran masing-masing pihak dalam perkara ini.<\/span><\/p>\n KPK menyatakan penyidikan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka.<\/p>\n Kasus ini diduga melibatkan praktik pemerasan yang terstruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, terutama dalam pengelolaan anggaran dan jabatan. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Dona Pramudya <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n