\n
![\"Ajak](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/13\/9311f68cb1e1.jpg\")
\n <\/div>\nAnggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly (baju batik) bersama sejumlah Kades dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Kelik Budiyono. (Foto : Wiwit Kuncoro\/Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, TEGAL <\/b>– Berbagai persoalan terkait Keargrariaan atau Pertanahan di Kabupaten Tegal mencuat, saat kunjungan kerja anggota DPR RI Wahyudin Noor Aly ke Kantor ATR\/BPN Kabupaten Tegal, Senin (13\/4\/2026). \n<\/p>\n
Persoalan yang mengemuka antara lain terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terganjal efesiensi, salah landing, salah ukur, penerbitan sertifikat ganda hingga persoalan tanah kapling. \n<\/p>\n
Dalam kunjuangan kerjanya, Wahyudin Noor Aly mengajak Ketua Paguyuban Kepala Desa (Praja) Kabupaten Tegal, Muhammad Mu’min yang juga merupakan Kepala Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. \n<\/p>\n
Menurut anggota Komisi II DPR RI itu , Kepala Desa merupakan pihak yang kerap mendapat keluhan langsung dari masyarakat terkait persoalan pertanahan, terutama masalah sertifikat tanah. \n<\/p>\n
“Saya sengaja mengajak sejumlah Kepala Desa karena mereka yang kerap menerima keluhan dari warga, tujuannya agar mendapat penjelasan langsung secara lengkap dari Kepala Kantor Pertanahan,” ucap Wahyudin Noor Aly. \n<\/p>\n
Permasalahan sertifikat tanah di Kabupaten Tegal menjadi fokus kunjungan kerja Wahyudin Noor Aly guna mencari solusi konkret terkait berbagai persoalan pertanahan. \n<\/p>\n
Wahyudin Noor Aly atau yang akrab disapa Goyud menyebut keluhan masyarakat terkait pertanahan masih tinggi, sehingga perlu komunikasi langsung antara desa dan kantor pertanahan. \n<\/p>\n
“Pertemuan langsung ini, penting agar solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa,” ucapnya. \n<\/p>\n
Wahyudin Noor Aly juga menilai respon pihak Kepala Kantor Pertanahan cukup baik dan terbuka dalam menerima berbagai keluhan yang disampaikan kepala desa. \n<\/p>\n
“Dan Pak Kantahnya juga sangat responsif, karena ini kan kami bekerja untuk masyarakat sama-sama,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional tersebut. \n<\/p>\n
Ia menegaskan persoalan tanah akan terus ada seiring pertumbuhan penduduk, sehingga diperlukan sistem peta bidang yang akurat. \n<\/p>\n
Lebih lanjut Wahyudin Noor Aly menambahkan pentingnya percepatan sertifikasi tanah agar tidak menimbulkan konflik kepemilikan dikemudian hari. \n<\/p>\n
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Kelik Budiyono menjelaskan setiap aduan masyarakat akan ditangani melalui mekanisme resmi. \n<\/p>\n
“Setiap laporan yang masuk akan kami teliti terlebih dahulu, kemudian jika terbukti akan kami selesaikan melalui mediasi,” jelas Kelik. \n<\/p>\n
Ia menambahkan proses penyelesaian dilakukan melalui klarifikasi, pengecekan lapangan, hingga perbaikan data jika ditemukan kesalahan. \n<\/p>\n
Kelik menargetkan program PTSL tahun 2026 sebanyak 12.893 bidang dan optimistis dapat diselesaikan sebelum Juli. \n<\/p>\n
Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa (Praja) Kabupaten Tegal Muhammad Mu\u2019min menyebut persoalan muncul sejak tahap awal pengukuran program PTSL. \n<\/p>\n
“Itu mungkin dalam pengukuran awal dalam PTSL, kemudian ada salah penempatan ukuran maupun nama,” kata Muhammad Mu\u2019min. \n<\/p>\n
Ia menjelaskan pengukuran di lapangan banyak menggunakan teknologi drone karena keterbatasan waktu pengerjaan dalam satu desa. \n<\/p>\n
Menurutnya, meski dibantu pihak ketiga, akurasi pengukuran masih berpotensi terjadi selisih sehingga perlu perbaikan data lanjutan. \n<\/p>\n
“Dalam waktu terbatas harus selesai satu desa, sehingga pengukuran dilakukan cepat oleh pihak ketiga,” ujar Mu’min.(*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wiwit Kuncoro<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n