\n
![\"BPRS](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/14\/42e94ab1fc8c.jpg\")
\n <\/div>\nTalk show BPRS Bhakti Sumekar. (Foto: Wildan\/Suaraindonesia.co.id)<\/p>\n
BERITA PLUS, SUMENEP<\/b> – Upaya mendekatkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat terus dilakukan BPRS Bhakti Sumekar melalui berbagai kegiatan edukatif. Salah satunya lewat talkshow bertema \u201cMendorong Kepercayaan Masyarakat Melalui Inklusi Keuangan BPR Syariah\u201d yang menjadi ruang dialog antara pelaku industri dan publik, Selasa (14\/04\/2026).\u00a0<\/p>\n
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar Hairil Fajar menegaskan, bahwa penguatan inklusi keuangan syariah harus dimulai dari upaya membangun kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik menjadi fondasi utama agar layanan keuangan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan.<\/p>\n
Ia menjelaskan, keberadaan BPR Syariah diharapkan mampu menjangkau masyarakat hingga lapisan bawah yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh layanan perbankan. Dengan pendekatan yang lebih dekat dan relevan, lembaga keuangan syariah diyakini dapat menjadi solusi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.<\/p>\n
\u201cMelalui talkshow ini kami berharap BPR Syariah menjadi wadah inklusi keuangan syariah, mampu menjangkau masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik agar semakin dekat dan dapat diandalkan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Dalam paparannya, Hairil juga menyinggung bahwa jumlah BPR Syariah secara nasional masih terbatas, yakni sekitar 167 lembaga, dengan sekitar 26 di Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperluas akses keuangan syariah di berbagai daerah.<\/p>\n
Ia menilai, pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi salah satu cara efektif untuk mendekatkan konsep ekonomi syariah kepada masyarakat. Pasalnya, praktik muamalah sebenarnya telah lama hidup dalam tradisi, khususnya di Madura.<\/p>\n
\u201cPendahulu-pendahulu kita telah mengajarkan praktik muamalah syariah, seperti bagi hasil dalam peternakan dan pertanian, yang hingga kini masih relevan sebagai dasar ekonomi berkeadilan,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Menurutnya, sistem bagi hasil yang sudah dikenal masyarakat tersebut menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan konsep ekonomi syariah secara lebih luas. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa asing terhadap sistem yang ditawarkan.<\/p>\n
Ia juga menekankan bahwa ekonomi syariah memiliki keunggulan dalam hal keadilan distribusi, berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis yang cenderung menitikberatkan pada kepemilikan atau kebebasan modal.<\/p>\n
\u201cDalam ekonomi syariah, yang ditekankan adalah keadilan distribusi. Ini yang menurut kami bisa menjadi solusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Melalui peran BPR Syariah, lanjut Hairil, diharapkan hadir lembaga keuangan yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan manfaat nyata bagi masyarakat.<\/p>\n
Kegiatan talkshow yang digelar di Pendopo Keraton Sumenep tersebut, turut menghadirkan narasumber dari lembaga strategis, yakni Dimas Yuliharto dan Wahyu Puspita Ningrum, yang memberikan pemahaman terkait perlindungan konsumen serta penguatan sektor jasa keuangan.<\/p>\n
Dirut kembali menegaskan bahwa ekonomi syariah harus terus dijadikan fondasi dalam aktivitas muamalah masyarakat. \u201cYang terpenting adalah bagaimana ekonomi syariah terus kita jadikan fondasi dalam muamalah, karena ini menjadi solusi di tengah kondisi perekonomian yang masih bergejolak,\u201d pungkasnya. (*)\u00a0<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wildan Mukhlishah Sy<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n