\n
![\"Penggunaan](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/15\/db7bdb6c0ba6.jpg\")
\n <\/div>\nAnggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, SUMENEP<\/b> – Upaya pemanfaatan aset daerah untuk pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sumenep menuai sorotan. Anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi menilai, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih matang, terutama dari sisi regulasi dan keberlanjutan bisnis, mengingat progres pembangunan yang dinilai masih minim.<\/p>\n
Masdawai mengungkapkan, sejumlah KDKMP memang telah memanfaatkan aset desa maupun aset milik pemerintah daerah. Namun, di tengah proses penataan aset yang sedang dilakukan Pemkab Sumenep, penggunaan aset tersebut harus benar-benar memperhatikan aspek legalitas agar tidak memicu persoalan di kemudian hari.<\/p>\n
Menurutnya, hingga saat ini belum ada payung hukum setingkat peraturan daerah (perda) yang secara spesifik mengatur kerja sama pemanfaatan aset untuk KDKMP. Ia menilai kondisi tersebut rawan, karena kerja sama dengan pihak ketiga seharusnya memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas.<\/p>\n
\u201cKalau perbupnya ada, tapi kalau kita kerja sama sistem regulasi ini kan idealnya dari perbup ke perda. Nah ini yang harus betul-betul dievaluasi,\u201d ujarnya, Selasa (14\/04\/2026) kemarin.<\/p>\n
Ia menjelaskan, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan aset daerah kerap berujung konflik, baik dengan masyarakat maupun pihak ketiga. Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama harus dituangkan secara rinci dalam dokumen resmi, termasuk melalui notaris, agar memiliki kekuatan hukum yang jelas.<\/p>\n
Masdawai juga menekankan pentingnya perencanaan sejak awal, termasuk skema pengelolaan dan kepemilikan. Ia bahkan membuka opsi hibah aset daerah jika memang diperlukan, selama tidak bertentangan dengan regulasi dan memiliki tujuan yang jelas dalam mendukung pengembangan koperasi.<\/p>\n
Di sisi lain, ia mengingatkan potensi konflik kepentingan yang bisa muncul ketika aset telah berkembang dan memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang, tidak menutup kemungkinan terjadi saling klaim kepemilikan di kemudian hari.<\/p>\n
\u201cBiasanya apapun kalau sudah bagus, nanti saling mengakui, saling mengklaim. Ini yang harus diantisipasi dari awal,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Masdawai turut menyoroti lemahnya sosialisasi dari dinas terkait kepada pemerintah desa. Ia menyebut banyak kepala desa yang masih kebingungan terkait skema kerja sama, terutama jika pembangunan koperasi dilakukan di atas tanah milik perorangan.<\/p>\n
Ia menilai, kontrak kerja sama harus disusun dengan jangka panjang agar memberikan kepastian hukum dan ekonomi. Kontrak jangka pendek justru berisiko menimbulkan ketidakstabilan dalam pengelolaan koperasi yang sejatinya dirancang sebagai usaha berkelanjutan.<\/p>\n
\u201cMinimal 20 tahun sampai 40 tahun, supaya ada kepastian. Jangan kontrak per tahun atau per bulan,\u201d katanya.<\/p>\n
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa KDKMP merupakan program berbasis bisnis, sehingga harus memiliki perencanaan usaha yang jelas. Tanpa itu, keberhasilan di awal justru bisa berujung masalah di kemudian hari, terutama jika tidak ada kejelasan mengenai pembiayaan saat koperasi tidak berjalan optimal.<\/p>\n
Masdawai juga menyoroti potensi beban keuangan desa jika koperasi gagal beroperasi. Ia mengingatkan agar pemerintah desa tidak sampai terbebani anggaran, seperti dana desa (ADD), hanya karena perencanaan yang tidak matang.<\/p>\n
Lebih lanjut, ia berharap pembangunan KDKMP benar-benar dilakukan secara strategis dan terarah, dengan perencanaan bisnis yang jelas serta dukungan regulasi yang kuat. Ia menegaskan, koperasi seharusnya menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan justru menambah persoalan baru di masa depan.<\/p>\n
\u201cKalau tidak jalan, siapa yang bayar? Desa? Mau habiskan ADD? Ini yang harus dipikirkan dari awal,\u201d tandasnya. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wildan Mukhlishah Sy<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n