\n
![\"Komindag](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/17\/bce357de5d72.jpg\")
\n <\/div>\nKepala Dinas Komindag Trenggalek, Saniran. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, TRENGGALEK<\/b> – Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Komunikasi dan Perdagangan (Komindag) terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas melalui peningkatan legalitas dan standarisasi produk.<\/p>\n
Kepala Komindag Trenggalek, Saniran, mengatakan peran UMKM sangat besar dalam perekonomian nasional, termasuk di daerah.<\/p>\n
\u201cSecara agregat, 99 persen usaha di Indonesia adalah UMKM. Kemudian 97 persen angkatan kerja juga dari UMKM, dan sekitar 67 persen kontribusi terhadap PDRB berasal dari UMKM,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Menurutnya, Trenggalek menjadi bagian dari kontribusi besar tersebut, sehingga peningkatan kualitas UMKM menjadi hal penting untuk terus didorong.<\/p>\n
Saniran menegaskan, legalitas usaha menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk di pasar. Hal ini seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk.<\/p>\n
\u201cKonsumen sekarang semakin cerdas. Kalau legalitasnya matang dan standarisasinya jelas, itu akan menjadi pilihan. Misalnya ada kemasan, takaran, hingga tanggal kedaluwarsa, tentu lebih dipercaya,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Ia menambahkan, produk tanpa kejelasan standar seperti tanggal kedaluwarsa cenderung kalah bersaing dibandingkan produk yang sudah memenuhi ketentuan.<\/p>\n
\u201cMonggo pelaku UMKM memastikan standarisasi diimplementasikan, karena itu akan memperkuat distribusi dan pemasaran,\u201d katanya.<\/p>\n
Terkait kepatuhan pelaku UMKM di Trenggalek, Saniran menyebut secara umum sudah cukup baik. Namun, kendala masih ditemui pada aspek biaya, terutama untuk pengurusan sertifikasi halal reguler<\/p>\n
\u201cUntuk halal reguler itu berbiaya sekitar Rp3,5 juta sampai Rp4 juta. Ini yang menjadi beban, terutama bagi pelaku usaha makanan berbahan daging dan ayam,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Sementara itu, untuk skema halal self declare yang tidak berbiaya, dinilai lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM.<\/p>\n
Adapun terkait jumlah UMKM yang telah mengakses izin seperti BPOM maupun PIRT, pihak Komindag mengaku belum memiliki data rinci karena kewenangan tersebut berada di instansi lain, seperti Dinas Kesehatan.<\/p>\n
\u201cKami belum bisa mengoleksi data secara detail karena itu ranahnya Dinas Kesehatan,\u201d tandasnya. (ADV)<\/b><\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wahyu Asmoro<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n