\n
![\"Asa](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/20\/0e8e686736d5.jpg\")
\n <\/div>\nDirektur Eksekutif, Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) Asep Suriaman. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, MALANG<\/b> –\u00a0 “Habis Gelap Terbitlah Terang.” Kalimat legendaris Raden Ajeng Kartini itu kembali bergema setiap tanggal 21 April. Namun, di balik seremonial kebaya dan sanggul, sebuah tanya besar menyeruak di gedung DPRD Kabupaten Malang: sejauh mana semangat Kartini benar-benar hidup dalam kebijakan publik di Bumi Kanjuruhan?<\/p>\n
Hasil Pemilu 2024 menyisakan potret yang belum ideal bagi keterwakilan perempuan. Dari 50 kursi yang tersedia di parlemen daerah, hanya 9 kursi yang berhasil diduduki oleh kaum hawa. Angka 18 persen ini masih terpaut jauh dari ambisi kuota minimal 30 persen yang selama ini diupayakan.<\/p>\n
Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, memandang realita ini sebagai tantangan besar. Menurutnya, peran perempuan dalam politik di Kabupaten Malang belum menunjukkan dominasi yang signifikan.<\/p>\n
“Kita berharap pada Pileg 2029 nanti, akan lahir lebih banyak lagi legislator perempuan yang mampu mewakili dan menyuarakan aspirasi kaumnya secara proaktif,” ujar Asep kepada Suara Indonesia, Selasa (21\/4\/2026).<\/p>\n
Kritik tajam pun dialamatkan pada kinerja para srikandi periode 2024-2029. PUSDEK menilai kehadiran perempuan di parlemen saat ini masih sering dianggap sebatas pemenuhan kuota formalitas. Fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah dari perspektif gender dirasa masih jauh dari harapan masyarakat.<\/p>\n
Masalah utamanya, menurut Asep, adalah minimnya keberanian untuk bersuara lantang. Di tengah dominasi suara laki-laki, para legislator perempuan diharapkan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara gagasan.<\/p>\n
“Kehadiran perempuan sangat krusial untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap isu gender. Mereka tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat, tapi harus terlibat aktif mulai dari penyusunan kebijakan hingga perencanaan program pembangunan daerah,” tegasnya.<\/p>\n
Meski hanya berjumlah sembilan orang, harapan besar tetap disematkan di pundak mereka. Kolaborasi antar-partai di tingkat legislator perempuan dianggap menjadi kunci untuk memperjuangkan isu-isu strategis, seperti perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, hingga kesehatan reproduksi.<\/p>\n
Sembilan sosok yang kini mengemban amanah tersebut adalah\u00a0Masfufah (PKB – Dapil 1),\u00a0<\/span>Venny Ayu Soraya (PDIP – Dapil 2),\u00a0<\/span>Rodhiyah Ahla Samar (Golkar – Dapil 2), serta\u00a0<\/span>Fitri Yuhana (Gerindra – Dapil 3). Selanjutnya\u00a0<\/span>Suma’i (PDIP – Dapil 3),\u00a0<\/span>Choirul Umah (PKB – Dapil 5),<\/span>\u00a0Sih Purwaningtyastuti (PDIP – Dapil 5),\u00a0<\/span>Nur Mutiah Faridah (PKB – Dapil 6), dan terakhir\u00a0<\/span>Tantri Bararoh (PDIP – Dapil 7).<\/span><\/p>\n Masyarakat kini menanti, apakah sembilan srikandi ini mampu membuktikan bahwa suara mereka bukan sekadar bisikan di sudut ruangan, melainkan genderang perubahan yang mampu mewujudkan kebijakan yang lebih inklusif dan utuh bagi seluruh rakyat Kabupaten Malang.<\/p>\n Sebab, semangat Kartini bukan tentang seberapa banyak jumlahnya, melainkan seberapa besar nyali untuk memperjuangkan kebenaran. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Aditya Mahatva Yodha<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n