\n
![\"GMNI](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/21\/017acf73c6a8.jpg\")
\n <\/div>\nKetua DPC GMNI Kabupaten Malang, Muhammad Ulil Albab. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, MALANG<\/b> – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kabupaten Malang melayangkan kritik keras terhadap sistem pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Malang. Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah menyediakan berbagai kanal aduan, GMNI menilai efektivitas dan transparansinya masih sangat jauh dari harapan.<\/p>\n
Saat ini, Pemkab Malang sebenarnya telah membuka akses laporan melalui website resmi, layanan WhatsApp, hingga hotline darurat 112. Bahkan, terdapat rencana pembentukan call center khusus sebagai langkah evaluasi. Namun, bagi GMNI, keberadaan kanal-kanal tersebut belum menjamin kualitas pengawasan di lapangan.<\/p>\n
Ketua DPC GMNI Kabupaten Malang,\u00a0 Muhammad Ulil Albab, menyoroti beberapa persoalan mendasar yang membuat sistem pengaduan saat ini terkesan hanya sebagai pelengkap administratif. Di antaranya adalah minimnya sosialisasi hingga ke tingkat desa, tidak adanya laporan terbuka mengenai tindak lanjut aduan, serta lemahnya integrasi antara keluhan warga dengan evaluasi kebijakan.<\/p>\n
\u201cKanal pengaduan memang sudah dibentuk, tetapi pertanyaannya: seberapa efektif? Berapa banyak aduan yang ditindaklanjuti? Kalau tidak ada transparansi, maka pengaduan hanya menjadi formalitas birokrasi,\u201d tegas Ulil dalam keterangannya, Selasa (21\/4\/2026).<\/p>\n
Ia menambahkan bahwa selama ini masalah operasional seperti kualitas bahan pangan dan standar dapur lebih sering muncul dalam forum internal pemerintah daripada melalui sistem pengaduan publik yang transparan.<\/p>\n
Mengingat MBG adalah proyek strategis nasional dengan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah, GMNI memperingatkan bahwa tanpa sistem kontrol publik yang kuat di tingkat daerah, Kabupaten Malang rentan terhadap penyimpangan.<\/p>\n
\u201cPengaduan harus terintegrasi dengan sistem pengawasan. Tidak cukup hanya menerima laporan, tetapi harus ada keberanian membuka data dan menindak. Jika tidak, negara kehilangan fungsi kontrolnya,\u201d lanjut Ulil.<\/p>\n
GMNI Kabupaten Malang mendesak pemerintah untuk melakukan langkah konkret guna memperkuat fondasi program MBG.\u00a0Pertama mempublikasikan jumlah laporan, jenis masalah, dan status penyelesaiannya secara terbuka.\u00a0<\/span>Berikutnya, menyediakan posko pengaduan di tingkat desa\/kecamatan agar menjangkau warga yang minim akses digital.<\/span><\/p>\n GMNI juga mendesak agar membangun dashboard publik berbasis real-time untuk melacak status laporan masyarakat, serta\u00a0melibatkan mahasiswa, organisasi pemuda, dan kelompok masyarakat dalam pengawasan.<\/span><\/p>\n Sebagai penutup, Ulil menegaskan bahwa partisipasi rakyat adalah kunci keberhasilan program ini. “Program sebesar MBG tidak boleh berjalan dalam ruang tertutup. Tanpa pengaduan yang efektif dan transparan, kita sedang membangun program besar dengan fondasi yang rapuh,” pungkasnya. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Aditya Mahatva Yodha<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n