\n Team Work<\/a>
\n –<\/span> 23 April 2026 | 22:04<\/span> –<\/span> Dibaca 0 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Komisaris](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/23\/7510956ffb6c.jpg\")
\n <\/div>\nSeno Margo Utomo, Komisaris PT Blora Patra Energi (BPE) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama MPKN saat aksi di depan gedung DPRD Blora, Kamis (23\/4\/2026).\u00a0(Foto: Dok. Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, BLORA<\/b> \u2014 Komisaris PT Blora Patra Energi (BPE) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Seno Margo Utomo bersama LSM yang tergabung dalam Masyarakat Pemantau Keuangan Negara (MPKN) menggelar aksi di depan gedung DPRD Blora, Kamis (23\/4\/2026).\u00a0<\/p>\n
Aksi tersebut menyoroti agenda rutin kunjungan kerja (kunker) DPRD yang dinilai perlu dievaluasi.<\/p>\n
Dalam aksi itu, Seno bersama sejumlah perwakilan massa dipersilakan masuk ke dalam gedung DPRD dan bertemu langsung dengan Ketua DPRD Blora, Mustopa.\u00a0<\/p>\n
Pertemuan berlangsung secara tertutup tanpa kehadiran wartawan.<\/p>\n
Usai pertemuan, Seno menyampaikan bahwa secara legal kunjungan kerja DPRD memang diperbolehkan, termasuk adanya honor narasumber.\u00a0<\/p>\n
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak berlebihan dan tetap mempertimbangkan asas manfaat.<\/p>\n
\u201cKunker itu legal, seperti honor narasumber. Tapi ya secukupnya, jangan berlebihan dan tanpa perhitungan,\u201d ujarnya di depan gedung DPRD Blora, Kamis.<\/p>\n
Seno mengungkapkan, pimpinan DPRD Blora menyatakan siap melakukan evaluasi terhadap anggaran dan pelaksanaan kunjungan kerja.\u00a0<\/p>\n
Bahkan, menurutnya, ada komitmen untuk meminta maaf kepada publik apabila kegiatan tersebut dinilai terlalu besar, baik dari sisi nominal maupun frekuensinya.<\/p>\n
\u201cMereka akan mengevaluasi kebijakan kunker, termasuk seluruh kegiatan DPRD. Bulan April ini ada agenda Badan Musyawarah (Banmus) untuk menentukan langkah evaluasi,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Ia menegaskan, kunjungan kerja seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti mendorong masuknya investasi maupun meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sektor industri maupun migas.<\/p>\n
Selain itu, Seno juga menuntut transparansi dalam pelaksanaan kunker. Ia meminta DPRD tidak hanya mempublikasikan jadwal dan lokasi kegiatan, tetapi juga substansi serta hasil yang dicapai, termasuk melalui media.<\/p>\n
\u201cSupaya masyarakat bisa ikut memantau. Nanti akan kita tagih, bulan depan seperti apa hasil kunker mereka,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menyatakan bahwa pihaknya menerima seluruh masukan dari aksi tersebut.\u00a0<\/p>\n
DPRD, kata dia, akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memperjelas rincian kegiatan kunjungan kerja.<\/p>\n
\u201cTidak hanya jadwal dan lokasi, tapi juga harus ada tema-tema yang jelas dalam setiap kunjungan kerja,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Lebih lanjut, pihaknya akan meminta Sekretariat DPRD untuk menyusun kerangka dan desain kegiatan yang lebih komprehensif, sehingga setiap agenda kungker memiliki arah dan tujuan yang terukur.<\/p>\n
\u201cKami akan minta desain yang lebih utuh, tidak hanya judul kegiatan dan jadwal, tetapi juga tema yang diperjuangkan oleh anggota DPRD,\u201d pungkasnya.<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Team Work<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Imam Hairon<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n