\n
![\"\u200eTerkait](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/25\/dbdcaa349fdd.jpg\")
\n <\/div>\nPara pengemudi taxi konvensional dan online yang bersitegang saat dilerai oleh anggota kepolisian Sektor Balai Karimun, Sabtu (24\/4\/2026) siang. (foto: Istimewa)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u200eBERITA PLUS, KARIMUN<\/b> – Insiden ricuh antara pengemudi taksi online dan taksi konvensional pelabuhan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau kembali terjadi, Sabtu (25\/4\/2026) siang.<\/p>\n
\u200eKetegangan tersebut terjadi sekitar pukul13.30, yang diduga dipicu terkait titik penjemputan penumpang di kawasan pelabuhan\u00a0 Tanjung Balai Karimun.<\/p>\n
\u200eSuasana tersebut memanas dan hampir membuat kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut, hingga pihak kepolisian turun tangan ke lokasi untuk melerai kedua belah pihak agar tidak terjadi bentrokan fisik.<\/p>\n
\u200eFadli, salah satu driver taksi online yang berada di lokasi, menyayangkan sikap kelompok taksi konvensional yang dinilai masih mencoba melakukan monopoli di area publik.<\/p>\n
\u200eMenurutnya, pelabuhan adalah fasilitas umum yang aksesnya seharusnya terbuka bagi siapa saja.<\/p>\n
\u200e”Kita sama-sama cari makan, jadi tidak usah monopoli. Pelabuhan itu fasilitas umum, bukan milik sekelompok orang,” ungkap Fadli saat dikonfirmasi Sabtu sore.<\/p>\n
\u200eIa juga menyoroti ketidakjelasan aturan main yang saat ini diterapkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) setempat.<\/p>\n
\u200eFadli menilai ada ketimpangan regulasi terkait status hukum antara taksi konvensional dan online di Karimun.<\/p>\n
\u200e”Sekarang kiblat Dishub untuk menertibkan kondisi ini apa? Kalau memang mau bicara aturan, ya by regulasi. Mereka (konvensional) ada badan hukum, tapi kategori apa? Transportasi umum kah, khusus kah? Kalau umum plat kuning, kalau khusus ke online mana?” tambahnya.<\/p>\n
\u200ePihak taksi online merasa kondisi konflik yang berlarut-larut ini merupakan dampak dari indikasi pembiaran yang dilakukan oleh pihak berwenang.<\/p>\n
\u200eFadli menegaskan, bahwa taksi online memiliki landasan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang jelas sebagai transportasi khusus.<\/p>\n
\u200eBuntut dari kejadian ini, para driver online berencana membawa masalah tersebut ke ranah legislatif.<\/p>\n
\u200e”Mungkin Senin nanti suratnya masuk, tinggal nunggu panggilan untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat) ke dewan,” ungkapnya.<\/p>\n
\u200eMeski belum dipastikan apakah penjemputan tersebut melalui aplikasi atau offline, pihak online bersikeras bahwa sejauh ini belum ada aturan mengikat mengenai zonasi larangan jemput.<\/p>\n
\u200e”Belum ada aturan apa pun yang mengikat tidak boleh (jemput di lokasi tertentu). Poin kesepakatan beberapa waktu lalu belum kami tanda tangani, kami tidak sepakat,” jelas Fadli.<\/p>\n
\u200eIa juga menambahkan bahwa pengaturan titik jemput yang terlalu jauh, seperti di Lapangan Bola Teluk Air, hanya akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen.<\/p>\n
\u200e”Kalau (jemput) di Lapangan Bola Teluk Air pun kami tidak masalah, tapi yang berat itu kan masyarakat karena harus berjalan lebih jauh,” pungkasnya.<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Syahid Bustomi <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Imam Hairon<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n