\n Jefri Hadi <\/a>
\n –<\/span> 27 April 2026 | 13:04<\/span> –<\/span> Dibaca 31 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Warakauri](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/27\/ef522421dd7c.jpg\")
\n <\/div>\nProtes penghuni warga jl gajah Mada 2 A,B dan C terkait pengosongan rumah dinas TNI AU Surabaya di Surabaya Foto: Yulian\/suaraindonesia.co.id)<\/p>\n
BERITA PLUS, SURABAYA \u2014<\/b> Pengosongan 10 rumah dinas di kawasan Jalan Gajah Mada II A\u2013B\u2013C, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, oleh petugas TNI Angkatan Udara dari Lanud Muljono memicu keberatan dari sejumlah penghuni, termasuk warga lanjut usia yang mengaku tidak memiliki tempat tinggal alternatif, Senin (27\/4\/2026).<\/p>\n
Kuasa hukum warga, Muhammad Affan, menilai langkah tersebut perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta hak dasar atas tempat tinggal.\u00a0<\/p>\n
Ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<\/p>\n
\u201cSetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Pasal 40 juga menegaskan hak atas hunian yang layak,\u201d ujar Affan.<\/p>\n
Menurut Affan, sebagian penghuni merupakan purnawirawan atau warakauri yang telah lama mengabdi kepada negara. Ia menilai, pengabdian tersebut semestinya menjadi pertimbangan dalam kebijakan pengosongan.<\/p>\n
\u201cMereka sudah memberikan dedikasi besar kepada negara. Harapannya ada kebijakan yang lebih bijaksana, terutama bagi yang tidak memiliki rumah pribadi,\u201d katanya.<\/p>\n
Affan juga mengacu pada kebijakan TNI AU tertanggal 18 Desember 2000 yang menyebutkan bahwa purnawirawan dan warakauri yang belum memiliki rumah pribadi dapat tetap menempati rumah dinas hingga akhir hayat, berdasarkan hasil penelitian.<\/p>\n
\u201cIni yang menjadi dasar kami. Sepanjang belum ada pembaruan, ketentuan tersebut seharusnya masih berlaku,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Salah satu penghuni, Ngateni (78), mengaku telah tinggal di lokasi tersebut selama puluhan tahun dan tidak memiliki rumah lain.<\/p>\n
\u201cSaya tidak punya rumah pribadi. Saya hanya ingin tinggal di sini sampai meninggal dunia,\u201d ujar Ngateni.<\/p>\n
Ia menceritakan, saat pertama kali menempati kawasan tersebut, kondisi rumah masih rusak dan minim fasilitas. Bersama warga lain, ia memperbaiki dan menjadikannya layak huni.<\/p>\n
\u201cDulu rumahnya rusak, tidak ada air dan listrik. Kami yang memperbaiki dan tinggal di sini sampai sekarang,\u201d tuturnya.<\/p>\n
Warga juga mengaku tidak mendapatkan kejelasan terkait relokasi maupun kompensasi. Hal ini, menurut Affan, menjadi salah satu alasan pihaknya akan menempuh upaya hukum.<\/p>\n
\u201cKami sudah mengajukan keberatan. Jika dalam 10 hari tidak ada tanggapan, kami akan melanjutkan ke langkah hukum berikutnya,\u201d kata Affan.<\/p>\n
Di sisi lain, Komandan Lanud Muljono, Kolonel Pnb Ahmad Mulyono, menegaskan bahwa pengosongan tersebut merupakan bagian dari penertiban aset negara yang telah melalui prosedur panjang.<\/p>\n
\u201cPenertiban rumah dinas TNI AU ini merupakan bagian dari upaya menertibkan administrasi, mengembalikan fungsi aset negara, serta memastikan rumah dinas digunakan sesuai peruntukannya untuk mendukung tugas personel aktif. Dengan begitu, kesiapan operasional satuan dapat berjalan optimal,\u201d ujar Mulyono.<\/p>\n
Ia menjelaskan, proses penertiban telah dimulai sejak Agustus 2025 melalui surat peringatan pertama, yang kemudian berlanjut hingga Desember 2025 dengan tahapan peringatan kedua dan ketiga.<\/p>\n
\u201cPeringatan sudah diberikan secara bertahap sejak Agustus sampai Desember 2025,\u201d katanya.<\/p>\n
Menurut Mulyono, meskipun batas waktu telah ditentukan, pihaknya masih memberikan toleransi tambahan, termasuk penyesuaian karena permintaan warga saat masa libur Lebaran.<\/p>\n
\u201cKami bahkan memberikan jeda waktu hingga 28 April 2026, karena ada permintaan mempertimbangkan libur Lebaran,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Selain itu, pendekatan persuasif juga dilakukan melalui komunikasi langsung dengan penghuni, baik di kantor lanud maupun melalui kunjungan ke rumah.<\/p>\n
\u201cKami sudah melakukan komunikasi face to face, memanggil ke lanud, hingga door to door. Semua pendekatan humanis sudah dilakukan,\u201d kata Mulyono.<\/p>\n
Terkait tuntutan kompensasi atau relokasi, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi kewajiban institusi.<\/p>\n
\u201cTidak ada kompensasi maupun relokasi. Tugas kami adalah menertibkan sesuai aturan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia juga menyebut sebagian besar penghuni saat ini merupakan ahli waris dari pihak yang sebelumnya berhak menempati rumah dinas.<\/p>\n
\u201cYang menempati sekarang banyak yang merupakan keluarga atau turunan. Sementara yang berhak sebelumnya sudah meninggal dunia,\u201d katanya.<\/p>\n
Menurutnya, dalam aturan yang berlaku, tidak ada ketentuan yang memperbolehkan ahli waris untuk tetap menempati rumah dinas hingga akhir hayat.<\/p>\n
\u201cMereka meminta bisa tinggal sampai meninggal dunia, tetapi aturan kami tidak mengatur itu,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Meski demikian, Mulyono mengakui adanya satu penghuni yang diberikan kelonggaran karena kondisi kesehatan.<\/p>\n
\u201cAda satu yang kami beri toleransi karena sakit dan harus menjalani cuci darah. Itu pertimbangan kemanusiaan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Perbedaan pandangan antara warga dan pihak TNI AU ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara penegakan aturan dan pertimbangan kemanusiaan.\u00a0<\/p>\n
Sementara proses pengosongan tetap berjalan, warga terdampak kini menunggu respons atas keberatan yang diajukan, sembari mempertimbangkan langkah hukum lanjutan.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Pewarta: Jefri Hadi<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Jefri Hadi <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Imam Hairon<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n