\n
![\"Gubernur](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/26\/d2a2497ba1b4.jpg\")
\n <\/div>\nGubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. (Foto Anggun\/ Suara Indonesia).<\/p>\n
BERITA PLUS,PADANG \u2013 <\/b>Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Sumbar agar segera mengambil langkah konkret dalam menertibkan serta mencegah aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah masing-masing. \n<\/p>\n
Penegasan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan penanganan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal yang dinilai menimbulkan dampak luas. \n<\/p>\n
Menurut Mahyeldi, PETI tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah. \n<\/p>\n
Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten\/kota, agar penanganan PETI berjalan komprehensif dan berkelanjutan. \n<\/p>\n
\u201cKita menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Kendati demikian, aspek lingkungan dan keselamatan juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bijak, terukur, dan memberikan solusi,\u201d ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (26\/4\/2026). \n<\/p>\n
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR). \n<\/p>\n
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan. \n<\/p>\n
\u201cMelalui skema IPR, kita ingin memastikan aktivitas pertambangan masyarakat berjalan secara legal, memenuhi standar keselamatan kerja, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan,\u201d kata Mahyeldi. \n<\/p>\n
Di sisi lain, ia meminta seluruh pelaku PETI segera menghentikan aktivitas ilegal yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar. \n<\/p>\n
Mahyeldi menegaskan dampak PETI bukan hanya kerusakan lingkungan yang masif dan berpotensi permanen, tetapi juga ancaman serius bagi masyarakat sekitar. \n<\/p>\n
\u201cPenambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah,\u201d tegasnya. \n<\/p>\n
Ia berharap transisi menuju skema IPR dapat menjaga roda ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam. \n<\/p>\n
Menurutnya, dengan adanya IPR, masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas pertambangan secara legal, aman, dan berkelanjutan. \n<\/p>\n
Terkait penanganan kasus hukum PETI, Mahyeldi menegaskan proses penegakan hukum harus berjalan adil dan berpihak pada masyarakat yang terdampak langsung. \n<\/p>\n
Ia juga meminta jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersama aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas seluruh kasus PETI. \n<\/p>\n
Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku tambang ilegal. \n<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Anggun Fitria<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Bahrullah <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n