\n
![\"LKPJ](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/30\/aa59b0faaa43.jpg\")
\n <\/div>\nSuasana Paripurna DPRD Sumenep. Foto: DPRD Sumenep. <\/p>\n
BERITA PLUS,SUMENEP \u2013 Evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025 berujung pada lima rekomendasi strategis yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Rekomendasi ini menjadi penekanan penting agar arah pembangunan ke depan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.<\/p>\n
Penyampaian rekomendasi tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Kamis (30\/04\/2026), sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.<\/p>\n
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Sumenep Hosnan menegaskan bahwa penguatan kualitas kebijakan publik menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.<\/p>\n
\u201cPenguatan kualitas public policy sebagai grund norm dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan aspek paling fundamental yang harus dipenuhi,\u201d tegas Pansus.<\/p>\n
Pada rekomendasi pertama menyoroti sektor ekonomi dan keuangan daerah. Pansus mengingatkan agar penurunan belanja modal tidak berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu diimbangi dengan strategi alternatif seperti kemitraan dengan pihak swasta dan penentuan prioritas program yang tepat.<\/p>\n
\u201cPenurunan belanja modal perlu diimbangi dengan strategi lain agar dampaknya tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas layanan publik,\u201d bunyi rekomendasi tersebut.<\/p>\n
Kedua, Pansus mendorong peningkatan kualitas kebijakan berbasis riset serta penguatan sinergi antar perangkat daerah. Optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja juga menjadi perhatian penting untuk memperkuat kemandirian fiskal.<\/p>\n
Ketiga, dalam aspek pengawasan, Pansus meminta adanya peningkatan peran pengawas internal hingga ke tingkat desa. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan tertib, disiplin, dan akuntabel.<\/p>\n
\u201cDalam sektor pengawasan, perlu peningkatan kinerja pengawas internal perangkat daerah hingga tingkat desa, agar tata kelola anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat lebih tertib dan disiplin,\u201d lanjutnya.<\/p>\n
Keempat, pembangunan infrastruktur diharapkan terus diarahkan pada pemerataan antar wilayah, baik daratan maupun kepulauan, tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan.<\/p>\n
Kelima, pada sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan, Pansus menekankan pentingnya pembenahan data penerima manfaat serta pemerataan tenaga layanan. Secara khusus, tata kelola pelayanan kesehatan di RSUD dr. Moh. Anwar juga menjadi sorotan karena masih kerap menuai keluhan masyarakat.<\/p>\n
\u201cRekomendasi yang disampaikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ke depan,\u201d tutupnya.(*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wildan Mukhlishah Sy<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Imam Hairon<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n