\n Jefri Hadi <\/a>
\n –<\/span> 30 April 2026 | 22:04<\/span> –<\/span> Dibaca 0 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"May](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/30\/01116adbdbe9.png\")
\n <\/div>\n(Foto: Ilustrasi\/suaraindonesia.co.id)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
SUARAINDONESIA, SURABAYA \u2014 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Jawa Timur memastikan akan menggelar aksi besar dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 pada Jumat, 1 Mei 2026.\u00a0<\/p>\n
Aksi ini akan melibatkan sekitar 6.000 buruh dari berbagai daerah industri di Jawa Timur yang tergabung dalam aliansi Gerakan Serikat Pekerja (Gesper).<\/p>\n
Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jawa Timur, Nuruddin Hidayat, mengatakan aksi tersebut merupakan konsolidasi bersama lintas organisasi buruh.\u00a0<\/p>\n
\u201cFSPMI Jawa Timur akan turun ke jalan bersama lima konfederasi dan 15 federasi serikat pekerja lainnya yang tergabung dalam Gesper Jawa Timur,\u201d ujar Nuruddin dalam keterangan tertulis, Kamis (30\/4\/2026).<\/p>\n
Menurut dia, ribuan massa buruh berasal dari sejumlah kawasan industri, seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, hingga Tuban. Untuk menunjang mobilisasi, panitia menyiapkan sekitar 50 unit bus, 10 truk komando, serta konvoi ribuan sepeda motor.<\/p>\n
Aksi akan dipusatkan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya. Sebelum bergerak ke lokasi utama, massa FSPMI dijadwalkan melaksanakan salat Jumat di tiga titik, yakni Masjid Al-Akbar Surabaya, Masjid Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Masjid Al-Falah di Jalan Raya Darmo.<\/p>\n
\u201cSetelah salat Jumat, massa akan berkumpul di depan BG Junction Mall di Jalan Bubutan pada pukul 13.00 WIB, kemudian melakukan long march menuju Kantor Gubernur Jawa Timur pukul 14.00 WIB,\u201d kata Nuruddin.<\/p>\n
Ia menambahkan, seluruh massa diperkirakan tiba di lokasi aksi sekitar pukul 15.00 WIB untuk menyampaikan orasi dan tuntutan buruh dalam momentum May Day 2026.\u00a0<\/p>\n
Sementara itu, massa dari luar FSPMI direncanakan melaksanakan salat Jumat di sepanjang Jalan Pahlawan, tepat di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.<\/p>\n
Dalam aksi tersebut, buruh Jawa Timur membawa sejumlah tuntutan strategis yang mencakup isu nasional dan lokal. Pada tingkat nasional, buruh mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja sesuai rekomendasi KSP-PB.<\/p>\n
Selain itu, mereka menuntut penghapusan sistem outsourcing serta menolak praktik upah murah.\u00a0<\/p>\n
Buruh juga meminta pemerintah menghentikan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak perang global yang dinilai semakin membebani sektor industri.<\/p>\n
\u201cBuruh juga mendorong reformasi sistem perpajakan, termasuk penghapusan pajak atas THR, JHT, dan pensiun serta kenaikan PTKP,\u201d ujar Nuruddin.<\/p>\n
Tuntutan lain, sebutnya mencakup percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi, ratifikasi Konvensi ILO 190 tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, hingga perlindungan bagi pekerja digital platform.<\/p>\n
Selain itu, lanjutnya, buruh menuntut peningkatan standar keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan akses layanan kesehatan bagi peserta BPJS yang iurannya tidak dibayarkan pemberi kerja, serta penetapan potongan tarif ojek online maksimal 10 persen.<\/p>\n
Sementara di tingkat daerah, diaebut juga buruh Jawa Timur juga menagih realisasi komitmen yang telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan May Day 2025.<\/p>\n
“Komitmen tersebut meliputi rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait regulasi ketenagakerjaan,” urainya.<\/p>\n
Buruh juga mendesak evaluasi terhadap sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung yang dinilai merugikan pekerja, serta penyediaan rumah murah dan rumah susun bagi buruh.<\/p>\n
\u201cSelain itu, kami menuntut penyusunan Peraturan Daerah tentang Sistem Jaminan Pesangon dan pengawasan ketat terhadap praktik outsourcing,\u201d kata Nuruddin.<\/p>\n
Tuntutan lainnya mencakup penegakan kebijakan upah minimum kabupaten\/kota (UMK) dan upah minimum sektoral (UMSK), pembentukan satuan tugas pencegahan PHK, serta kewajiban kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat perizinan usaha.<\/p>\n
Buruh juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS, meningkatkan akses pendidikan bagi anak buruh melalui jalur afirmasi, serta mengkaji pembebasan pajak kendaraan roda dua dan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.<\/p>\n
Nuruddin menegaskan, aksi May Day 2026 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan buruh.<\/p>\n
\u201cAksi ini menjadi bentuk tekanan kepada pemerintah agar komitmen yang telah disepakati tidak berhenti pada janji, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak kepada buruh,\u201d ujarnya.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Jefri Hadi <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Imam Hairon<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n