\n
![\"Aksi](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/01\/befb2e8a2a9f.jpg\")
\n <\/div>\nPeringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Jawa Timur Ribuan pekerja yang turun ke jalan menyoroti percepatan pembahasan UU Ketenagakerjaan hingga kebijakan PPh. (Foto: Yulian \/suaraindonesia.co.id)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
SUARAINDONESIA, SURABAYA \u2014 Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Jawa Timur menjadi momentum penting bagi buruh untuk menyuarakan tuntutan strategis kepada pemerintah di halaman kantor Gubernur Jatim, Jumat (1\/5\/2026).<\/p>\n
Ribuan pekerja yang turun ke jalan menyoroti percepatan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan hingga desakan penyesuaian kebijakan pajak penghasilan yang dinilai masih memberatkan.<\/p>\n
Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Jazuli, menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan saat ini berada pada fase krusial.\u00a0<\/p>\n
Ia merujuk pada amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggat waktu dua tahun untuk penyelesaian revisi regulasi ketenagakerjaan.<\/p>\n
\u201cIbu Gubernur berjanji akan mengirimkan surat kepada Presiden dan DPR RI agar pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan segera diselesaikan tahun ini,\u201d ujar Jazuli dalam orasinya di hadapan massa aksi.<\/p>\n
Menurutnya, waktu yang tersisa kian sempit. \u201cSekarang sudah berjalan satu setengah tahun, artinya tinggal sekitar lima bulan lagi untuk menyelesaikan amanat tersebut,\u201d katanya.<\/p>\n
Selain mendesak percepatan regulasi, buruh juga menyoroti kebijakan fiskal, khususnya terkait pajak penghasilan.\u00a0<\/p>\n
Jazuli menyebut, batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini belum berpihak pada buruh dengan pendapatan rendah.<\/p>\n
\u201cKami meminta PTKP dinaikkan dari Rp5 juta menjadi Rp10 juta agar buruh tidak lagi terbebani potongan pajak dari penghasilan yang minim,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Di sisi lain, Jazuli mengakui adanya sejumlah sinyal positif dari pemerintah pusat yang dinilai mulai mengarah pada perlindungan buruh.<\/p>\n
Ia menyinggung kebijakan Presiden Prabowo yang disebut sebagai \u201ckado istimewa\u201d bagi pekerja, termasuk wacana penghapusan sistem outsourcing dan perhatian terhadap pekerja sektor informal seperti ojek online.<\/p>\n
\u201cKebijakan tersebut menunjukkan pemerintah mulai mendengar dan berpihak pada buruh,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut harus dikawal hingga benar-benar terealisasi di lapangan.<\/p>\n
\u201cKaum buruh akan berada di garis depan untuk mengawal pemerintahan yang berpihak pada rakyat,\u201d kata Jazuli.<\/p>\n
Tak hanya pemerintah pusat, tuntutan juga diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutan orasinya, Jazuli memaparkan sejumlah komitmen Gubernur Jawa Timur yang disebut sebagai \u201ckado May Day\u201d bagi buruh.<\/p>\n
Salah satu kebijakan yang disorot adalah rencana pengurangan pajak kendaraan bermotor.\u00a0<\/p>\n
\u201cTahun ini, Pemprov Jawa Timur akan memberikan potongan pajak kendaraan bermotor sebesar 20 persen,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Buruh meminta adanya keberpihakan bagi anak-anak pekerja dalam akses pendidikan menengah.<\/p>\n
\u201cAnak buruh akan mendapatkan kuota afirmasi sebesar 5 persen untuk masuk SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Ini menjadi kebijakan yang belum ada di provinsi lain,\u201d kata Jazuli.<\/p>\n
Di bidang transportasi, pemerintah daerah juga disebut akan memperluas layanan publik melalui pengembangan jaringan Trans Jatim.\u00a0<\/p>\n
\u201cMulai tahun depan, Trans Jatim akan menjangkau Pasuruan Raya, tidak hanya Mojokerto dan Sidoarjo,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Isu lain yang kembali mengemuka adalah pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang jaminan pesangon. Regulasi ini telah lama diperjuangkan buruh, namun belum kunjung disahkan.<\/p>\n
\u201cPerda jaminan pesangon disepakati untuk kembali dibahas dan dituntaskan,\u201d tegas Jazuli.<\/p>\n
Ia menambahkan, masih ada sejumlah tuntutan lain yang disampaikan buruh, meski tidak seluruhnya dipaparkan secara rinci dalam orasi tersebut.\u00a0<\/p>\n
Namun, seluruh poin yang diperjuangkan memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh.<\/p>\n
\u201cSemua ini demi kesejahteraan kita bersama. Kami berharap janji-janji ini tidak berhenti di panggung, tetapi benar-benar diwujudkan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Menutup orasinya, Jazuli mengajak seluruh buruh untuk menjaga solidaritas dan terus mengawal setiap kebijakan yang diambil pemerintah.<\/p>\n
\u201cHidup buruh! Mari kita terus bersatu dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kita,\u201d pungkasnya.<\/p>\n
Sementara itu, Ketua Konfederasi DPD SPSI (KSPSI) Jawa Timur, Ahmad Fauzi menegaskan aksi buruh di Jawa Timur berlangsung secara damai dan tidak bertujuan mengganggu stabilitas keamanan.\u00a0<\/p>\n
Menurutnya, gerakan buruh justru menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara aspirasi pekerja dan kondusivitas daerah.<\/p>\n
\u201cKami bukan kelompok perusuh. Kami tidak membakar gedung, tidak merusak stabilitas keamanan Jawa Timur. Kami cinta damai,\u201d tegasnya yang juga menjabat Koordinator Gabungan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur,<\/p>\n
Dalam kesempatan itu, Fauzi juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai telah lebih awal menunjukkan keberpihakan terhadap buruh dibandingkan daerah lain.\u00a0<\/p>\n
Ia menyebut, kebijakan yang berpihak kepada pekerja telah dirasakan sejak beberapa tahun lalu.<\/p>\n
\u201cKalau di Jakarta buruh baru dua tahun terakhir mendapat perhatian Presiden, di Jawa Timur tujuh tahun lalu Gubernur sudah berpihak kepada buruh,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia kemudian menyoroti capaian kebijakan pengupahan di Jawa Timur, khususnya terkait selisih antara Upah Minimum Kabupaten\/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten\/Kota (UMSK).\u00a0<\/p>\n
Menurut Fauzi, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan selisih upah sektoral yang signifikan di Indonesia.<\/p>\n
\u201cDi daerah lain, selisih UMSK dan UMK hanya dua sampai tiga ribu rupiah. Di Jawa Timur bisa mencapai hampir seratus ribu rupiah, bahkan lebih,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Meski demikian, Fauzi menegaskan bahwa perjuangan buruh belum berhenti pada isu pengupahan. Ia membawa mandat baru yang dinilai krusial, yakni terkait akses pendidikan bagi anak-anak buruh.<\/p>\n
Fauzi meminta agar kuota penerimaan siswa baru di jenjang SMA dan SMK yang sebelumnya ditetapkan sebesar lima persen dapat ditingkatkan.\u00a0<\/p>\n
Ia juga menolak adanya persyaratan berbasis status kemiskinan yang dinilai tidak relevan bagi buruh.<\/p>\n
\u201cKami mohon kuota itu ditingkatkan lebih dari lima persen. Dan jangan ada syarat harus miskin. Buruh tidak harus miskin. Buruh harus tetap bisa sejahtera,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Menurutnya, identitas sebagai buruh cukup dibuktikan melalui kepemilikan kartu tanda anggota (KTA) serikat pekerja.\u00a0<\/p>\n
Ia menilai, tambahan persyaratan lain justru berpotensi menghambat akses pendidikan bagi anak-anak pekerja.<\/p>\n
\u201cYang penting pekerja di pabrik, memiliki KTA serikat pekerja, itulah buruh. Tidak perlu syarat lain,\u201d katanya.<\/p>\n
Pernyataan tersebut langsung disambut seruan persetujuan dari massa buruh yang hadir. Mereka secara kompak menyatakan dukungan terhadap tuntutan yang disampaikan oleh pimpinan serikat.<\/p>\n
Di akhir orasinya, Fauzi mengingatkan seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.<\/p>\n
Ia menekankan pentingnya disiplin dalam menyampaikan aspirasi agar tuntutan buruh dapat diterima dengan baik oleh pemerintah.<\/p>\n
\u201cAksi ini harus kita jaga bersama. Kita sampaikan apa yang sudah menjadi kesepakatan dengan tertib dan penuh tanggung jawab,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Peringatan May Day 2026 di Jawa Timur tidak hanya menjadi ajang konsolidasi buruh, tetapi juga menandai perluasan agenda perjuangan.<\/p>\n
\u00a0Selain isu pengupahan, perhatian terhadap masa depan anak buruh melalui akses pendidikan kini menjadi fokus baru yang mengemuka dalam gerakan buruh di tingkat daerah.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Jefri Hadi <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Imam Hairon<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n