\n
![\"DPRD](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/06\/e78dd197d3cb.jpg\")
\n <\/div>\nKetua Pansus Raperda Hunian Layak DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin. (Foto: Lukman\/Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin menjelaskan persoalan hunian layak masih menunggu langkah lebih lanjut dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.<\/p>\n
Ketua Pansus Raperda Hunian Layak DPRD Surabaya itu mengatakan, pihak legislatif masih menunggu turunan aturan berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai panduan implementasi Perda tersebut.<\/p>\n
Menurut pria akrab disapa Bang Udin ini, Pansus belum mendapatkan gambaran final terkait formulasi kebijakan teknis yang akan diterapkan di lapangan.<\/p>\n
“Perwali dan juknisnya belum kami terima. Apakah nanti sesuai dengan Perda atau ada pergeseran, ini yang masih kami tunggu,” kata Bang Udin, Rabu (6\/5\/2026).<\/p>\n
Ia mengatakan, setiap penetapan kebijakan teknis harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan polemik baru, khususnya di kalangan pelaku usaha kos. Sebab, lanjut Udin, sektor ini selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan hunian sementara di kota metropolitan seperti Surabaya, yang dihuni oleh mahasiswa, pekerja, hingga pendatang dari berbagai daerah.<\/p>\n
Ia menilai, kebijakan penataan hunian layak dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan pertumbuhan permukiman tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Data dari berbagai laporan pembangunan daerah menunjukkan bahwa kebutuhan hunian di kota besar terus meningkat seiring urbanisasi, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas.<\/p>\n
“Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pembangunan hunian vertikal seperti rusunawa dan rusunami,” pungkas dia.<\/p>\n
Dari beberapa pengamat tata kota menilai, regulasi yang jelas dan terukur menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menghambat investasi di sektor properti skala kecil, sekaligus tetap menjaga standar kelayakan hunian. Sinkronisasi antara Perda, Perwali, dan juknis juga menjadi faktor penting agar implementasi di lapangan tidak menimbulkan multitafsir.<\/p>\n
Sampai sejauh ini Pemkot Surabaya memang sedang mempercepat penataan hunian layak melalui penguatan regulasi, pembenahan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik dan sumber daya manusia. Langkah ini merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian Layak yang menegaskan hak setiap warga atas tempat tinggal yang aman, sehat, dan manusiawi. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Lukman Hadi<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Imam Hairon<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n