\n
![\"Petugas](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/10\/cdb1755b0e76.jpg\")
\n <\/div>\nKetua PPIH Arab Saudi Ian Heriyawan menjelaskan aturan penggunaan media sosial kepada petugas haji Indonesia jelang operasional puncak ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Jeddah, dilansir Kemenhaj Sulsel, Minggu (10\/5\/2026) (Foto: Kemenhaj Sulsel)<\/p>\n
BERITA PLUS, JEDDAH –<\/strong>\u00a0Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menerbitkan Surat Edaran (SE) baru yang mengatur penggunaan media sosial bagi seluruh petugas haji tahun 1447 H\/2026 M. <\/p>\n Aturan ini, diterbitkan untuk memastikan seluruh petugas haji tetap profesional, berhati-hati, dan menjaga citra penyelenggaraan ibadah haji di ruang digital.<\/p>\n Surat Edaran bernomor 07.00\/PPIH.AS\/5\/2026 tersebut ditetapkan di Jeddah pada 7 Mei 2026 dan ditandatangani Ketua PPIH Arab Saudi, Ian Heriyawan.<\/p>\n Dalam surat edaran itu ditegaskan bahwa petugas haji tidak boleh sembarangan mengunggah konten di media sosial, baik melalui akun pribadi maupun akun yang berkaitan dengan layanan haji. <\/p>\n PPIH Arab Saudi menilai perkembangan media sosial saat ini menuntut seluruh petugas lebih bijak dalam menyampaikan informasi kepada publik.<\/p>\n \u201cSetiap petugas wajib menjaga etika, kehati-hatian, dan profesionalitas dalam penggunaan media sosial,\u201d demikian bunyi salah satu poin dalam surat edaran tersebut.<\/p>\n PPIH Arab Saudi juga menegaskan larangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, termasuk data jemaah, dokumen internal, kebijakan, hingga kondisi lapangan yang bersifat sensitif. <\/p>\n Seluruh petugas diminta menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menjadikan media sosial sebagai sarana menyampaikan persoalan internal penyelenggaraan ibadah haji.<\/p>\n Dalam aturan tersebut, aduan pelayanan diminta disampaikan melalui jalur tugas dan fungsi masing-masing, bukan dipublikasikan melalui media sosial. Langkah ini dilakukan untuk menjaga koordinasi dan stabilitas pelayanan kepada jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.<\/p>\n Selain itu, penyampaian informasi resmi kepada masyarakat hanya diperbolehkan melalui kanal resmi Kementerian Agama dan\/atau PPIH Arab Saudi. <\/p>\n Petugas haji juga tidak diperkenankan memberikan pernyataan kepada media tanpa koordinasi dengan pimpinan struktural daerah kerja masing-masing atau Bidang Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi.<\/p>\n Tak hanya itu, PPIH Arab Saudi juga melarang petugas mengunggah konten yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, kritik tidak konstruktif terhadap penyelenggaraan haji, hingga dokumentasi yang melanggar privasi dan kenyamanan jemaah.<\/p>\n PPIH meminta seluruh publikasi kegiatan lebih diarahkan pada narasi edukatif, informatif, serta mendukung kelancaran layanan jemaah selama musim haji 2026 berlangsung. <\/p>\n Penggunaan media sosial di tingkat sektor, daerah kerja (daker), maupun unit layanan lainnya juga wajib berkoordinasi dengan Bidang MCH PPIH Arab Saudi.<\/p>\n Dalam surat edaran itu turut ditegaskan bahwa dokumentasi jemaah yang akan dipublikasikan harus memperhatikan persetujuan, kepantasan, keamanan, dan perlindungan data pribadi jemaah.<\/p>\n Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya PPIH Arab Saudi menjaga kredibilitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di tengah derasnya arus informasi di media sosial. <\/p>\n PPIH berharap seluruh petugas dapat menjadi teladan dalam penggunaan media digital yang profesional dan bertanggung jawab.<\/p>\n PPIH Arab Saudi juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran tersebut akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Arya Rahmansyah<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n