\n
![\"DPRD](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/11\/c51384b1708d.jpg\")
\n <\/div>\nKetua Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Khoirul Huda.<\/p>\n
BERITA PLUS, GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menegaskan tidak ada perubahan maupun penambahan zonasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik zona industri, perumahan, dan lainnya. Sehingga Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Gresik tidak perlu lagi membentuk panitia khusus (Pansus) baru.<\/p>\n
Pembahasan RTRW sebenarnya telah dilakukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD sejak tahun 2023. Sejak itu proses pembahasan terus berjalan, hingga akhirnya keluar persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN). Karena itu pembahasan tidak lagi perlu melalui pembentukan pansus baru.<\/p>\n
\u201cRTRW, sudah dibahas oleh pansus sejak 2023. Saat ini posisi substansinya, sudah keluar dari kementerian. Akhirnya setelah diskusi dengan pimpinan, diputuskan tidak dipansuskan lagi karena substansinya sudah keluar,\u201d kata Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Khoirul Huda, Senin (11\/5\/2026).<\/p>\n
Adapun tahapan selanjutnya, tinggal sinkronisasi hasil substansi bersama Bapemperda sebelum dibawa ke rapat paripurna DPRD Kabupaten Gresik. Kemudian rancangan Perda akan dikirim ke Gubernur untuk proses evaluasi lanjutan. Selanjutnya proses keluarnya substansi RTRW membutuhkan waktu cukup lama karena harus melalui sinkronisasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.<\/p>\n
\u201cSekarang tinggal sinkronisasi hasil substansi itu, tapi anggota Bapemperda tetap minta untuk dipaparkan secara keseluruhan. Kita juga akan bacakan, proses juga tidak lama segera diparipurnakan. Kemudian hasilnya, dikirim ke Gubernur untuk pembenahan,\u201d terangnya.<\/p>\n
Sementara Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir mengatakan, pembahasan RTRW telah mengikuti arahan pemerintah pusat dan telah mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait. Selain itu, tidak lagi memiliki ruang untuk mengubah substansi tata ruang. Bahkan menambahkan zona baru, dari kuning ke abu atau sebaliknya.<\/p>\n
\u201cMeski ada wacana baru beberapa tempat, meminta perubahan zona sesuai peruntukan usahanya. DPRD tegaskan RTRW, sudah tidak bisa dilakukan penambahan baru hingga tahun 2046. Kecuali ada atensi dari pusat, berupa kawasan atau lainya maka daerah menerimanya,\u201d pungkasnya.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Rifki Ahmad<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n