\n
![\"GMP](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/11\/c1a21108e910.jpg\")
\n <\/div>\nKetua DPC Makassar GMP Elang Timur, Wandy Roesandy, memaparkan sorotan terkait transparansi layanan SPPG dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat RDP di DPRD Kota Makassar, Makassar, Senin (11\/5\/2026) (Foto: Arya\/Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, MAKASSAR <\/strong>– Gerakan Mahasiswa Pemuda (GMP)\u00a0 Elang Timur Indonesia (ELIT) menilai sistem pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih tertutup dan tidak memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat.<\/p>\n Penilaian tersebut disampaikan Ketua DPC Makassar GMP Elang Timur, Wandy Roesandy, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelaksanaan program MBG di DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Senin (11\/5\/2026).<\/p>\n RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, didampingi sejumlah anggota dewan, di antaranya Sofyan Syam, Kadir Halid, Andi Muhammad Irfan AB, dan Haris Abdurrahman dan staf Ahli Komisi E DPRD Sulsel.<\/p>\n RDP menghadirkan Kepala\u00a0Kantor\u00a0Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG BGN) Makassar, Kepala Koordinator BGN Regional Wilayah Sulsel dan sejumlah Korwil Kabupaten\/Kota serta Dinas Pendidikan Sulsel.<\/p>\n RDP tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum tepat sasaran serta memicu polemik di tengah publik. Dalam forum itu juga mencuat dugaan penyimpangan dan potensi praktik korupsi yang disebut terjadi secara terorganisir dalam pelaksanaan program MBG.<\/p>\n Rapat dihadiri sejumlah elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan, di antaranya Gerakan Mahasiswa Pemuda (GMP) Elang Timur Indonesia, Aliansi Mahasiswa Sains dan Teknologi, DEMA Fakultas Syariah dan Hukum, serta beberapa aliansi mahasiswa lainnya.<\/p>\n Dalam forum itu, GMP Elang Timur, Wandy Roesandy menegaskan bahwa program yang menggunakan anggaran negara wajib menerapkan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).<\/p>\n Menurutnya, pola pelayanan dan sistem internal SPPG yang tidak dapat diakses publik berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lemahnya pengawasan kualitas makanan hingga dugaan penyimpangan penggunaan anggaran.<\/p>\n \u201cProgram ini dibiayai oleh uang rakyat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana mekanisme distribusi, siapa pemasok bahan makanan, hingga bagaimana standar kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat,\u201d kata Wandy dalam forum RDP.<\/p>\n Ia menilai alasan penggunaan \u201csistem internal\u201d tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi akses informasi publik. Menurutnya, transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional tersebut.<\/p>\n Wandy menyebut ketertutupan informasi justru dapat membuka ruang terjadinya maladministrasi dan potensi praktik yang merugikan negara.<\/p>\n Ia meminta seluruh aktivitas operasional SPPG dapat dipantau secara terbuka oleh publik, termasuk sistem pengawasan kualitas makanan dan penggunaan anggaran harian.<\/p>\n Dalam forum tersebut juga terungkap bahwa SPPG mengelola sekitar 800 dapur di Sulawesi Selatan dengan melibatkan sekitar 38 ribu tenaga kerja. Besarnya jumlah personel dan cakupan operasional itu dinilai harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.<\/p>\n Selain menyoroti akses informasi, Wandy juga mengkritik adanya pengakuan terkait pembangunan sejumlah dapur MBG yang disebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).<\/p>\n Menurutnya, percepatan pembangunan program tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum maupun aspek keselamatan dan sanitasi.<\/p>\n \u201cProgram mulia jangan sampai dijalankan dengan cara melanggar aturan. Legalitas bangunan, sanitasi dapur, dan standar kesehatan tetap harus menjadi prioritas,\u201d ujarnya.<\/p>\n GMP Elang Timur dalam kesempatan itu juga menawarkan solusi pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung pelaksanaan program MBG agar lebih terbuka.<\/p>\n Organisasi tersebut mengaku siap memberikan dukungan aplikasi monitoring secara gratis untuk membantu pengawasan di setiap unit dapur MBG.<\/p>\n Aplikasi itu diklaim dapat memudahkan pengawasan distribusi makanan, kualitas layanan, hingga pelaporan penggunaan anggaran secara real-time dan dapat diakses publik.<\/p>\n Tidak hanya itu, Wandy turut mengusulkan transformasi pola distribusi bantuan melalui sistem kartu gizi digital bagi siswa penerima manfaat.<\/p>\n Menurutnya, sistem tersebut dinilai lebih efisien dibanding model pengelolaan dapur terpusat yang membutuhkan biaya operasional besar.<\/p>\n Ia berpendapat penggunaan kartu digital dapat memangkas biaya birokrasi dan pengeluaran untuk tenaga pengawas dalam jumlah besar.<\/p>\n Selain itu, sistem tersebut disebut mampu mendorong perputaran ekonomi UMKM lokal karena siswa dapat membeli makanan bergizi langsung di warung atau pelaku usaha setempat.<\/p>\n \u201cAnggaran negara seharusnya lebih banyak dirasakan langsung oleh anak-anak penerima manfaat, bukan habis pada biaya operasional dan birokrasi,\u201d katanya.<\/p>\n Menutup pernyataannya, GMP Elang Timur mendesak DPRD Kota Makassar melakukan audit investigatif terhadap legalitas dapur MBG, efektivitas penggunaan tenaga kerja, serta sistem pengawasan layanan SPPG di Sulawesi Selatan.<\/p>\n Organisasi tersebut menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.<\/p>\n Perwakilan KPPG Makassar, Handayani, mengatakan usulan sistem kontrol digital dan keterbukaan data dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diteruskan ke pimpinan untuk menjadi bahan evaluasi.<\/p>\n \u201cKalau terkait aplikasi, mohon maaf sebelumnya, kami akan menjawab sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami, Untuk aplikasi dan sistem transparansi digital itu menjadi kewenangan pimpinan. Namun aspirasi dari Elang Timur terkait keterbukaan data dan pengawasan akan kami sampaikan,\u201d ujar Handayani saat RDP di DPRD Sulsel.<\/p>\n Pimpinan RDP DPRD Sulsel menyatakan seluruh aspirasi dan masukan dari mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta pihak terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dicatat dan diteruskan ke pemerintah pusat untuk menjadi bahan evaluasi kebijakan. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Arya Rahmansyah<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n