\n
![\"Pemkot](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/12\/804e193e3c18.jpg\")
\n <\/div>\nWali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat menerima audiensi Yayasan Kota Kita Surakarta dan organisasi penyandang disabilitas terkait penguatan aksesibilitas ruang publik di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (12\/5\/2026) (Foto: Istimewa).<\/p>\n
BERITA PLUS, MAKASSAR –<\/strong>\u00a0Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pembangunan kota inklusif sebagai langkah konkret memastikan hak penyandang disabilitas terpenuhi, khususnya dalam akses terhadap fasilitas publik di Kota Makassar.<\/p>\n Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk membangun kota yang ramah bagi semua kalangan tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.<\/p>\n Menurut Munafri yang akrab disapa Appi, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik semata, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial dan akses yang setara bagi seluruh warga.<\/p>\n \u201cKota Makassar harus menjadi kota yang terbuka untuk semua. Kita ingin memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas publik. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan secara kolaboratif,\u201d ujar Appi saat menerima audiensi Yayasan Kota Kita Surakarta bersama Komisi Nasional Disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (12\/5\/2026).<\/p>\n Audiensi tersebut membahas penguatan aksesibilitas ruang publik dan taman kota sebagai bagian dari upaya mewujudkan Makassar sebagai kota inklusif.<\/p>\n Dalam pertemuan itu, Appi menekankan pentingnya desain kota yang responsif terhadap kebutuhan ragam disabilitas. Menurutnya, seluruh pembangunan fasilitas publik ke depan wajib memperhatikan aspek aksesibilitas sejak tahap perencanaan.<\/p>\n \u201cTidak boleh ada satu pun bangunan di Makassar yang luput dari prinsip inklusif. Aksesibilitas harus menjadi bagian utama sejak tahap perencanaan,\u201d tegas politisi Golkar tersebut.<\/p>\n Perwali yang tengah disusun nantinya akan menjadi panduan teknis bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, agar setiap proyek pembangunan mengedepankan prinsip inklusivitas.<\/p>\n Fasilitas publik seperti trotoar, taman kota, gedung layanan masyarakat, hingga sarana penunjang lainnya akan diarahkan agar ramah terhadap penyandang disabilitas.<\/p>\n Selain pembenahan infrastruktur fisik, Pemkot Makassar juga mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah daerah.<\/p>\n Salah satunya dengan menghadirkan figur disabilitas bernama Nadila sebagai bagian dari tim ahli pemerintah kota guna memberikan perspektif langsung terkait kebutuhan kelompok disabilitas.<\/p>\n \u201cSudut pandang kita belum tentu sama dengan teman-teman disabilitas. Karena itu, kita butuh perspektif dari dalam agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran,\u201d jelas Appi.<\/p>\n Ia juga mendorong adanya pertemuan rutin antara pemerintah, komunitas disabilitas, dan berbagai pemangku kepentingan agar konsep kota inklusif tidak berhenti pada wacana semata.<\/p>\n Menurut Appi, kolaborasi menjadi kunci agar regulasi yang lahir benar-benar implementatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.<\/p>\n Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta, Ahmad Rifai, menilai langkah Pemkot Makassar merupakan bentuk konkret mendukung visi kota inklusif yang diusung Wali Kota Makassar.<\/p>\n Ia mengatakan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan menjadi poin penting agar fasilitas publik benar-benar dapat diakses semua kalangan.<\/p>\n \u201cIntinya, proyek ini merespons visi besar Pak Wali Kota tentang kota inklusif. Apa yang kami lakukan adalah upaya konkret untuk mendukung itu, dengan memastikan teman-teman disabilitas ikut terlibat dan berkontribusi,\u201d ujarnya.<\/p>\n Ahmad Rifai menambahkan, keberadaan Perwali sangat penting sebagai aturan teknis yang memperjelas standar aksesibilitas ruang publik di Makassar.<\/p>\n Menurut dia, meski saat ini telah ada Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas, namun aturan turunan dalam bentuk Perwali tetap dibutuhkan agar implementasi di lapangan berjalan lebih maksimal.<\/p>\n \u201cKalau Perda sudah ada, tapi Perwali ini akan lebih menukik pada aspek teknis, terutama akses di ruang publik,\u201d katanya.<\/p>\n Ia juga menilai infrastruktur dasar di Makassar sebenarnya sudah tersedia, mulai dari trotoar hingga taman kota. Namun, kualitas dan standar aksesibilitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar ramah bagi penyandang disabilitas.<\/p>\n Dengan penyusunan Perwali tersebut, Pemkot Makassar berharap pembangunan kota ke depan tidak hanya modern secara fisik, tetapi juga mampu menghadirkan ruang publik yang aman, nyaman, dan setara bagi seluruh masyarakat. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Arya Rahmansyah<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n