\n
![\"Tumbang](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/12\/8dc7cb010125.jpg\")
\n <\/div>\nCaption foto: Potret ruang sidang praperadilan di PN Medan: hakim ketuk palu permohonan Kadis Kesehatan Nias berinisial ROZ untuk lepas dari status tersangka korupsi RSU Pratama 2022 resmi kandas di meja hijau (Foto: Arro Zebua\/Suaraindonesia.co.id).<\/p>\n
BERITA PLUS, GUNUNGSITOLI –<\/strong> Upaya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias berinisial ROZ untuk melepaskan diri dari dugaan status dugaan korupsi pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 akhirnya kandas di meja hijau.<\/span><\/span><\/p>\n Permohonan praperadilan yang disampaikan ROZ resmi ditolak setelah Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Medan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.<\/span><\/span><\/p>\n Kepastian itu disampaikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli melalui siaran pers Nomor: PR-12\/L.2.22\/05\/2026 yang diterima wartawan Suara Indonesia, Rabu, (13\/05\/2026).<\/span><\/span><\/p>\n Dalam keterangan tertulisnya, Kejari Gunungsitoli menjelaskan bahwa ia sempat termohon menghadiri sidang pembacaan putusan perkara Nomor 34\/Pid.Pra\/2026\/PN Mdn terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RSU Pratama Kabupaten Nias.<\/span><\/span><\/p>\n Sidang tersebut dipimpin Hakim Praperadilan Joko Widodo, SH, MH, di Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri Medan.<\/span><\/span><\/p>\n Putusan yang dibacakan oleh Hakim Praperadilan Joko Widodo, SH, MH di Ruang Sidang Kartika pada hari ini, dengan amar putusan sebagai berikut, demikian bunyi keterangan resmi Kejari Gunungsitoli.<\/span><\/span><\/p>\n Dalam amar putusan yang dibacakan hakim, terdapat tiga poin penting, yakni:<\/span><\/span><\/p>\n 1. Mengabulkan eksepsi Termohon. <\/span><\/span> Kejari Gunungsitoli kemudian menguraikan alasan hukum yang menjadi dasar eksepsi termohon cq. Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.<\/span><\/span><\/p>\n Salah satu poin utama adalah terkait kesalahan penentuan kompetensi relatif atau kewenangan wilayah pengadilan oleh pihak pemohon.<\/span><\/span><\/p>\n Menurut Kejari, dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Nias dan penetapan tersangka dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.<\/span><\/span><\/p>\n Oleh karena itu, perkara tersebut dinilai berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cBerdasarkan hal tersebut, bahwa para pemohon telah salah dalam menentukan kewenangan wilayah pengadilan dalam mengajukan permohonannya,\u201d tulis Kejari dalam siaran pers tersebut.<\/span><\/span><\/p>\n Tak hanya itu, Kejari Gunungsitoli juga menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-08\/L.2.22\/Fd.1\/01\/2026 tanggal 23 Januari 2026 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-09\/L.2.22\/Fd.1\/03\/2026 tanggal 2 Maret 2026 tetap sah secara hukum.<\/span><\/span><\/p>\n Kejari menilai proses penyidikan bukan merupakan objek praperadilan.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cBahwa penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan berdasarkan permohonan telah berdasarkan hukum dan sah menurut hukum,\u201d demikian isi poin eksepsi yang disampaikan Kejari Gunungsitoli.<\/span><\/span><\/p>\n Dengan putusan tersebut, Kejari Gunungsitoli menyatakan seluruh rangkaian proses penyidikan dugaan korupsi pembangunan RSU Pratama Kabupaten Nias telah berjalan sesuai prosedur formal yang berlaku.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cDengan dibacanya putusan tersebut, maka seluruh rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sah secara hukum dan sudah sesuai prosedur (formil) yang berlaku,\u201d tutup rilis tersebut.<\/span><\/span><\/p>\n Siaran pers itu ditandatangani atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli oleh Kepala Seksi Intelijen, Yaatulo Hulu, SH, MH, Jaksa Muda. (A1).<\/span><\/span><\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan dengan nomor perkara 34\/Pid.Pra\/2026\/PN Mdn yang meminta permohonan. <\/span><\/span>
3. Menyatakan permohonan praperadilan permohonan tidak dapat diterima.<\/span><\/span><\/p>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Arozatulo Zebua<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n