\n
![\"Kurnia](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/13\/0649975e49c4.jpg\")
\n <\/div>\nKurnia Putra Gardana Temui Tokoh Politik Bahas Krisis Sampah di Batahan (Foto\/Istimewa)<\/p>\n
\u200eBERITA PLUS, MADINA <\/strong>– Kurnia Putra Gardana, mahasiswa asal Kecamatan Batahan yang aktif di salah satu organisasi lingkungan, menemui sejumlah tokoh politik putera asli Batahan di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada Selasa (12\/5\/2026).<\/p>\n \u200eDalam pertemuan tersebut, Kurnia berdiskusi dengan Umpan, Sarkawi Ahmad, dan Eddi Adwar terkait persoalan krisis sampah di Batahan yang dinilai semakin parah.<\/p>\n \u200eKurnia sengaja datang dari Medan, tempat dirinya menempuh pendidikan, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi pengelolaan sampah di wilayah Batahan.<\/p>\n \u200e\u201cKita meminta kepada para tokoh politik yang juga sebagai anggota DPRD Madina terkait apa langkah dan tindak lanjut selaku putera daerah untuk mengatasi persoalan sampah di Batahan,\u201d ujar Kurnia, Rabu (13\/5\/2026).<\/p>\n \u200eMenurutnya, persoalan sampah di Batahan dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan hingga desa.<\/p>\n \u200eMenanggapi hal tersebut, Sarkawi Ahmad mengatakan persoalan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kecamatan saja.<\/p>\n \u200eMenurutnya, pengelolaan sampah berkaitan erat dengan kebijakan dan ketersediaan anggaran di tingkat kabupaten melalui dinas terkait.<\/p>\n \u200e\u201cKalau dari sisi anggaran, itu ranahnya kabupaten, khususnya melalui dinas lingkungan hidup. Bahkan untuk kebutuhan di tingkat kabupaten saja anggaran masih terbatas,\u201d ujar Sarkawi saat ditemui.<\/p>\n \u200eMeski demikian, Edi Adwar menilai pemerintah kecamatan tetap memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan jangka pendek melalui koordinasi bersama pemerintah desa.<\/p>\n \u200e\u201cSeharusnya kecamatan bisa mengambil kebijakan, misalnya berkoordinasi dengan desa untuk penanganan sementara. Tidak harus menunggu anggaran dari pemerintah kabupaten turun,\u201d kata Eddi Adwar menambahkan.<\/p>\n \u200eEddi Adwar juga menyatakan kesiapannya membantu penanganan persoalan sampah di Kecamatan Batahan sesuai kemampuan yang dimilikinya.<\/p>\n \u200e\u201cPersoalan sampah ini harus menjadi perhatian bersama. Saya siap membantu semampu yang bisa saya lakukan untuk ikut mengatasi krisis sampah di Batahan,\u201d ujarnya.<\/p>\n \u200eSebelumnya, pihak kecamatan disebut telah menyampaikan rencana penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), termasuk opsi penyewaan lahan untuk lokasi pembuangan sementara.<\/p>\n \u200eMenanggapi hal tersebut, Sarkawi menyebut penanganan sampah dapat dilakukan melalui kebijakan dan kerja sama lintas pihak tanpa harus selalu menunggu anggaran resmi pemerintah.<\/p>\n \u200e\u201cItu bisa melalui kebijakan, bukan selalu lewat anggaran resmi. Bisa saja menggunakan dana desa atau bentuk koordinasi lainnya,\u201d jelasnya.<\/p>\n \u200eSelain itu, Sarkawi juga menyatakan kesiapannya membantu penanganan sampah di Batahan apabila memang dibutuhkan.<\/p>\n \u200e\u201cJika memang dibutuhkan, saya siap turun tangan membantu, misalnya dengan menyediakan armada atau alat berat secara pribadi untuk penanganan sementara. Namun, lokasi pembuangan harus jelas terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,\u201d ungkapnya.<\/p>\n \u200eDi akhir keterangannya, Sarkawi mengimbau seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, agar bersama-sama mencari solusi atas persoalan sampah di Batahan.<\/p>\n \u200e\u201cIntinya, jangan saling menyalahkan. Yang penting ada langkah konkret agar masalah ini segera teratasi,\u201d tutupnya.<\/p>\n \u200e<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Rudi Erianto<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n