\n
![\"Pemkot](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/16\/7be51ca79375.jpg\")
\n <\/div>\nPemkot Makassar bantah isu Rp10 miliar makan minum Wali Kota, sebut hoaks dan luruskan informasi anggaran resmi pemerintah, Sabtu (16\/5\/2026) (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, MAKASSAR –<\/strong>\u00a0Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan anggaran makan dan minum Wali Kota Makassar sebesar Rp10 miliar adalah tidak benar dan termasuk kategori hoaks.<\/p>\n Pemkot menilai narasi yang tersebar luas di berbagai platform media sosial telah menyesatkan publik karena tidak disertai konteks yang utuh serta memelintir data dari dokumen resmi penganggaran pemerintah.<\/p>\n Sejumlah akun media sosial diketahui menyebarkan potongan informasi yang diklaim sebagai anggaran konsumsi pribadi Wali Kota Makassar. Konten tersebut kemudian viral dan memicu berbagai persepsi keliru di tengah masyarakat.<\/p>\n Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Muh Fitrah Hardiansyah, menegaskan bahwa informasi yang beredar merupakan hasil interpretasi yang salah terhadap dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).<\/p>\n \u201cSetiap pos anggaran dalam rumah tangga pemerintah daerah merupakan bagian dari belanja akumulatif selama satu tahun anggaran, bukan untuk kepentingan pribadi Wali Kota,\u201d jelasnya, Sabtu (16\/5\/2026).<\/p>\n Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan kedinasan, seperti jamuan tamu dalam agenda audiensi, rapat resmi, hingga kegiatan lintas instansi dan organisasi kemasyarakatan yang berinteraksi dengan Pemerintah Kota Makassar.<\/p>\n Menurutnya, penggunaan anggaran bersifat kolektif, terukur, dan melekat pada fungsi pelayanan publik, bukan konsumsi pribadi pejabat daerah sebagaimana dituduhkan dalam narasi yang beredar.<\/p>\n \u201cYang beredar di media sosial itu adalah potongan dokumen tanpa konteks. Jika dilihat secara utuh, itu bagian dari belanja rumah tangga pemerintahan, bukan anggaran pribadi,\u201d tegasnya.<\/p>\n Fitrah juga menjelaskan bahwa dalam struktur DPA, alokasi belanja rumah tangga mencakup berbagai komponen, tidak hanya konsumsi, tetapi juga dukungan operasional kegiatan pemerintahan, termasuk tenaga pendukung seperti pramusaji dan layanan umum lainnya.<\/p>\n Lebih lanjut, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Firnandar Sabara, turut menegaskan bahwa kode rekening yang dipersoalkan bukan merupakan anggaran makan minum pribadi Wali Kota, melainkan jamuan tamu pimpinan dalam kegiatan resmi pemerintah.<\/p>\n \u201cItu adalah jamuan tamu untuk kegiatan resmi dan skala pemerintahan, bukan untuk konsumsi pribadi Wali Kota,\u201d ujarnya.<\/p>\n Ia menambahkan bahwa realisasi penggunaan anggaran bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pemerintahan sepanjang tahun anggaran berjalan.<\/p>\n Pemkot Makassar pun mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi di media sosial serta selalu melakukan verifikasi melalui sumber resmi pemerintah untuk menghindari penyebaran disinformasi.<\/p>\n Di sisi lain, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin disebut dikenal menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran dan tidak mendorong pemborosan dalam setiap kegiatan pemerintahan.<\/p>\n Pemkot menegaskan kembali bahwa isu anggaran Rp10 miliar untuk makan dan minum Wali Kota Makassar adalah tidak benar dan telah menyesatkan publik. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Arya Rahmansyah<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n