\n Bahrullah <\/a>
\n –<\/span> 17 May 2026 | 09:05<\/span> –<\/span> Dibaca 12 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Sony](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/16\/5b5e16a65e32.jpg\")
\n <\/div>\nSony T Danaparamita Komisi IV DPR RI saat memberikan keterangan pers<\/p>\n
BONDOWOSO – <\/b>Anggota Komisi IV DPR RI, Sony T Danaparamita mengaku prihatin terhadap persoalan yang hingga kini masih membelit petani di Bondowoso.\u00a0<\/span><\/p>\n Mulai dari mahalnya pupuk, pestisida mahal, hingga kesejahteraan petani rendah yang dinilai belum benar-benar mendapat perhatian serius pemerintah.<\/p>\n Menurut Sony, Bondowoso selama ini dikenal sebagai daerah agraris dengan kontribusi besar sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, ia menilai persoalan petani tidak boleh hanya menjadi bahan wacana tahunan tanpa solusi nyata di lapangan.<\/p>\n Di tengah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian, Sony menilai negara seharusnya hadir lebih kuat melindungi petani dari tekanan biaya produksi yang terus meningkat.<\/p>\n Dia mengungkapkan, Komisi IV DPR RI selama ini sudah berkali-kali mengingatkan Kementerian Pertanian terkait kebutuhan pupuk subsidi bagi petani yang masih menjadi persoalan klasik hampir setiap musim tanam.<\/p>\n Menurutnya, pemerintah memang telah menambah kuota pupuk subsidi di sejumlah daerah. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya menjawab keluhan petani yang masih harus menghadapi mahalnya kebutuhan pertanian lainnya.<\/p>\n Belum lagi situasi global dan tekanan fiskal nasional yang dinilai turut mempengaruhi harga sarana produksi pertanian di tingkat bawah.<\/p>\n “Tapi saya kira itu bukan menjadi bebannya masyarakat. Pemerintah yang harus memikirkan itu,” ujar Sony.<\/p>\n Anggota DPR RI daerah pemilihan Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi itu menegaskan, kesejahteraan petani tidak bisa hanya diukur dari hasil panen semata.<\/p>\n Menurutnya, petani juga memiliki kebutuhan hidup yang terus meningkat, mulai dari biaya pendidikan anak, kesehatan keluarga hingga kebutuhan rumah tangga lainnya yang harus dipenuhi secara layak.<\/p>\n “Petani itu sama dengan masyarakat yang lain. Mereka punya kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier yang juga harus dipikirkan,” katanya, Sabtu (16\/05\/2025).<\/p>\n Di sisi lain, Sony mengapresiasi langkah pemerintah yang menetapkan harga gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram.<\/p>\n Dia menilai kebijakan tersebut cukup membantu menjaga stabilitas pendapatan petani di tengah tekanan biaya produksi yang terus naik.<\/p>\n Namun Sony mengingatkan, kebijakan itu tidak boleh berhenti sebatas aturan di atas kertas. Ia meminta masyarakat segera melapor jika masih menemukan harga gabah di bawah ketentuan pemerintah.<\/p>\n “Nanti kalau ada harga di bawah Rp 6.500, sampaikan ke saya atau ke rumah aspirasi. Karena itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.<\/p>\n Selain soal harga dan pupuk, Sony juga menyoroti pentingnya modernisasi sektor pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).<\/p>\n Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Sony mengaku siap memperjuangkan berbagai kebutuhan petani mulai alsintan, bibit hingga sarana produksi pertanian lainnya.<\/p>\n Meski demikian, Sony mengingatkan bantuan alsintan tidak akan berdampak maksimal tanpa pengelolaan yang profesional di tingkat kelompok tani.<\/p>\n Sony mengaku masih kerap menemukan bantuan alat pertanian dari pemerintah yang rusak dalam waktu singkat akibat minim perawatan dan lemahnya manajemen penggunaan.<\/p>\n Karena itu, ia mendorong kelompok tani maupun gapoktan membentuk unit jasa alsintan agar pengelolaan alat pertanian lebih tertata, modern dan memiliki biaya perawatan yang jelas.<\/p>\n “Jangan sampai alat dari pemerintah hanya dipakai sebentar lalu rusak karena tidak ada biaya perawatan,” ujarnya.<\/p>\n Dia juga mengingatkan pentingnya pembagian penggunaan alsintan secara adil di internal kelompok tani agar tidak memicu persoalan baru saat musim tanam maupun panen berlangsung bersamaan.<\/p>\n Tak hanya itu, Sony turut menyoroti minimnya jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang hingga kini dinilai belum sesuai amanat undang-undang.<\/p>\n Menurutnya, idealnya setiap desa memiliki satu penyuluh pertanian agar pendampingan kepada petani bisa berjalan maksimal dan berkelanjutan.<\/p>\n Namun fakta di lapangan menunjukkan jumlah penyuluh masih jauh dari kebutuhan. Bahkan, sejumlah tenaga penyuluh non-ASN sebelumnya dilaporkan belum lolos seleksi.<\/p>\n Sony mengatakan Komisi IV DPR RI telah memanggil BKN dan Kementerian PAN-RB guna mencari solusi terkait nasib para penyuluh pertanian tersebut.<\/p>\n Dia juga membuka ruang bagi masyarakat maupun media untuk melaporkan apabila menemukan adanya penyuluh pertanian yang tidak menjalankan tugas secara maksimal di lapangan.<\/p>\n “Kalau memang ada yang tidak bekerja maksimal, sampaikan saja. Nanti akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya.<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Bahrullah <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n