\n
![\"Reses](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/17\/aac5ddcab28e.jpg\")
\n <\/div>\n\u200eReses Anggota DPRD Madina, Teguh W Hasahatan Memberikan Pemaparan Sosialisasi Ruang Lingkup Kerja Komisi Tiga (Foto\/Rudi Erianto)<\/p>\n
\u200e\u200eBERITA PLUS, MADINA<\/strong> – Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Teguh W Hasahatan, menegaskan pentingnya proses penjaringan perangkat desa dilakukan secara transparan untuk mencegah praktik nepotisme di lingkungan pemerintahan desa.<\/p>\n \u200eHal itu disampaikan dalam kegiatan Reses\u00a0 Kedua TA 2025 sosialisasi tugas dan fungsi DPRD yang dihadiri masyarakat dan sejumlah tokoh di Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Minggu (17\/5\/2026).<\/p>\n \u200eDalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa pengangkatan perangkat desa tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui mekanisme penjaringan oleh tim khusus yang dibentuk pemerintah desa.<\/p>\n \u200e\u201cPerangkat desa dipilih melalui penjaringan. Tidak bisa langsung diangkat begitu saja, apalagi kalau masih ada hubungan keluarga dengan kepala desa. Tujuannya supaya tidak ada nepotisme dalam pengangkatan perangkat desa,\u201d ujarnya.<\/p>\n \u200eIa menambahkan, aturan tersebut dibuat agar pemerintahan desa berjalan profesional dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.<\/p>\n \u200eSelain membahas persoalan pemerintahan desa, ia juga memaparkan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.<\/p>\n \u200eMenurutnya, fungsi legislasi berkaitan dengan penyusunan aturan dan kebijakan daerah, sementara fungsi penganggaran berperan dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan masyarakat.<\/p>\n \u200eIa mencontohkan, usulan pembangunan jalan desa yang awalnya memiliki keterbatasan anggaran dapat diperjuangkan melalui pembahasan DPRD agar mendapat tambahan dana.<\/p>\n \u200eSementara itu, fungsi pengawasan disebut menjadi salah satu peran penting DPRD dalam memastikan proyek pemerintah berjalan sesuai spesifikasi.<\/p>\n \u200eIa menyinggung masih adanya proyek pembangunan yang dinilai tidak sesuai ketentuan teknis di lapangan.<\/p>\n \u200e\u201cKalau di spesifikasi tinggi jalan 5 sentimeter, tetapi di lapangan hanya 3 sentimeter, itu tentu menjadi perhatian dan harus diawasi,\u201d ucapnya.<\/p>\n \u200eDalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) yang akan berlangsung dalam waktu dekat.<\/p>\n \u200eMenurutnya, sejumlah program masyarakat masih berpeluang masuk dalam pembahasan PAPBD, khususnya kegiatan dengan nilai anggaran di bawah Rp200 juta.<\/p>\n \u200eSelain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara anggota DPRD kabupaten, provinsi, hingga pusat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan pelayanan dasar seperti listrik dan air bersih.<\/p>\n \u200eIa mengaku pernah turun langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait gangguan layanan PDAM dan PLN di wilayah Pantai Barat Madina.<\/p>\n \u200e\u201cKalau ada persoalan pelayanan dasar seperti listrik dan air bersih, DPRD harus hadir membantu masyarakat mencari solusi,\u201d pungkasnya.<\/p>\n \u200e<\/p>\n \u200e<\/p>\n \u200e<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Rudi Erianto<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n