\n
![\"Dugaan](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/19\/a8bd4af23866.jpg\")
\n <\/div>\nFoto Ilustrasi<\/p>\n
BONDOWOSO –<\/b> Dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2021 mulai menyeret fakta-fakta baru. Salah satu penerima bantuan mengungkap pengadaan perlengkapan Madrasah Diniyah sejak awal diduga telah diarahkan kepada penyedia tertentu yang disebut milik mantan pejabat daerah. \n<\/p>\n
Kasus dugaan penyimpangan hibah APBD Bondowoso 2021-2022 kini telah memasuki tahap penyelidikan. Aparat Kejaksaan Negeri Bondowoso mulai memanggil dan memeriksa para penerima bantuan hibah sebagai bagian dari pengumpulan bahan keterangan. \n<\/p>\n
Penyelidikan tersebut menyasar program hibah miliaran rupiah yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan Madrasah Diniyah (MD) serta rehabilitasi bangunan lembaga pendidikan keagamaan. \n<\/p>\n
Di tengah proses hukum yang terus berjalan, sejumlah penerima hibah mulai buka suara terkait mekanisme pencairan hingga pengadaan barang yang mereka terima. \n<\/p>\n
Salah satunya MT, pengelola Madrasah Diniyah di Kecamatan Wonosari. Ia mengaku telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso terkait bantuan hibah yang diterima lembaganya pada tahun 2021. \n<\/p>\n
Di hadapan penyidik, MT mengungkap lembaganya memperoleh bantuan hibah sebesar Rp75 juta dari program Pemkab Bondowoso untuk lembaga pendidikan keagamaan. \n<\/p>\n
Menurut MT, dana tersebut dibagi menjadi dua pos anggaran. Sebesar Rp50 juta dialokasikan untuk pengadaan mebel madrasah, sedangkan Rp25 juta lainnya digunakan untuk rehabilitasi ringan bangunan. \n<\/p>\n
\u201cDana hibah sebesar Rp75 juta itu dibagi dua. Rp50 juta untuk pengadaan mebel madrasah dan Rp25 juta untuk rehab ringan bangunan,\u201d kata MT kepada wartawan, Jumat (15\/5\/2026). \n<\/p>\n
Namun pengakuan MT tidak berhenti pada nominal bantuan. Ia justru membuka dugaan adanya pengondisian dalam proses pengadaan barang sejak awal program berjalan. \n<\/p>\n
MT menyebut pengadaan mebel Madrasah Diniyah diduga sudah diarahkan melalui forum organisasi MD yang disebut berkaitan dengan sayap partai politik tertentu. \n<\/p>\n
Dalam pelaksanaannya, paket pengadaan itu terdiri atas 30 kursi siswa, 15 meja, satu kursi guru, dan satu lemari dengan nilai total mencapai Rp50 juta. \n<\/p>\n
Ironisnya, pihak penerima bantuan disebut tidak diberi ruang menentukan penyedia barang secara mandiri sebagaimana mekanisme pengadaan yang semestinya terbuka dan kompetitif. \n<\/p>\n
Bahkan spesifikasi barang disebut sudah ditentukan sebelum dana hibah dicairkan kepada lembaga penerima. \n<\/p>\n
\u201cSemua sudah diarahkan. Kami tinggal menerima barang sesuai ketentuan yang ada,\u201d ujarnya. \n<\/p>\n
MT juga mengungkap seluruh pengadaan mebel bagi penerima hibah Madrasah Diniyah di Bondowoso akhirnya terpusat pada satu perusahaan mebeler milik eks pejabat penting di daerah tersebut. \n<\/p>\n
Pengakuan itu memperkuat dugaan adanya pola pengondisian proyek dalam program hibah APBD yang seharusnya dijalankan secara transparan dan akuntabel. \n<\/p>\n
Dalam pemeriksaan di Kejari Bondowoso, MT mengaku dicecar sejumlah pertanyaan mulai mekanisme pencairan bantuan, proses pengadaan barang, hingga kualitas mebel yang diterima lembaganya. \n<\/p>\n
Namun ia mengaku tidak memahami detail teknis pengadaan karena seluruh proses disebut telah diatur sejak awal. \n<\/p>\n
Bahkan jenis kayu yang digunakan dalam paket mebel bantuan tersebut pun tidak diketahuinya. \n<\/p>\n
\u201cSaya tidak tahu detail kayunya apa. Yang saya tahu barang datang sesuai paket yang sudah ditentukan,\u201d katanya. \n<\/p>\n
Sementara itu, dana sebesar Rp25 juta untuk rehabilitasi ringan bangunan disebut dikelola langsung oleh pihak madrasah guna memperbaiki sejumlah fasilitas yang rusak. \n<\/p>\n
Kepada penyidik, MT mengaku telah menyampaikan seluruh proses sesuai fakta yang diketahuinya selama menerima bantuan hibah tersebut. \n<\/p>\n
Ia juga menegaskan tidak ada pengurangan maupun penambahan barang dari paket bantuan yang diterima lembaganya. \n<\/p>\n
Meski demikian, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum diakuinya meninggalkan tekanan psikologis cukup berat. \n<\/p>\n
MT bahkan mengaku sempat mengalami stres usai menjalani klarifikasi di kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso. \n<\/p>\n
Menurutnya, suasana pemeriksaan yang beberapa kali diselingi gelak tawa penyidik membuat dirinya merasa bingung dan tertekan. \n<\/p>\n
Situasi itu membuat MT sempat berpikir untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala madrasah. \n<\/p>\n
Sebab, bantuan pemerintah yang semestinya membantu keberlangsungan lembaga pendidikan kecil justru menyeret penerima hibah ke dalam persoalan hukum. \n<\/p>\n
MT menilai lembaga pendidikan seperti Madrasah Diniyah memang membutuhkan dukungan anggaran pemerintah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. \n<\/p>\n
Namun ia menegaskan mekanisme penyaluran bantuan dan pengadaan barang harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. \n<\/p>\n
Ia berharap pemerintah daerah dan pihak terkait melakukan pembenahan serius terhadap sistem hibah daerah, terutama menyangkut mekanisme pengadaan barang dan pertanggungjawaban administrasi penerima bantuan. \n<\/p>\n
Berdasarkan informasi yang dihimpun, total dana hibah yang kini masuk tahap penyelidikan diperkirakan mencapai sekitar Rp4,8 miliar untuk tahun anggaran 2021-2022. \n<\/p>\n
Program hibah tersebut sebelumnya direalisasikan melalui Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Pemkab Bondowoso. \n<\/p>\n
Bantuan diberikan dalam bentuk pengadaan perlengkapan Madrasah Diniyah dan rehabilitasi bangunan lembaga pendidikan keagamaan. \n<\/p>\n
Masing-masing lembaga diketahui menerima bantuan sebesar Rp75 juta dengan jumlah penerima diperkirakan mencapai sekitar 65 lembaga. \n<\/p>\n
Dalam pelaksanaannya, muncul dugaan mark up harga pengadaan barang yang disebut-sebut digarap oleh satu perusahaan mebeler di Bondowoso. \n<\/p>\n
Dari total bantuan Rp75 juta, sebesar Rp25 juta digunakan untuk rehabilitasi ringan yang dikerjakan langsung oleh masing-masing lembaga penerima. \n<\/p>\n
Sedangkan Rp50 juta lainnya dialokasikan untuk pengadaan kursi, meja, dan lemari Madrasah Diniyah yang diduga ditangani oleh satu perusahaan penyedia. \n<\/p>\n
Perusahaan mebeler tersebut disebut menjadi penyedia tunggal pengadaan barang bagi seluruh penerima hibah APBD Bondowoso tahun 2021-2022. \n<\/p>\n
Pola pengadaan terpusat inilah yang kini mulai ditelusuri penyidik Kejari Bondowoso dalam perkara dugaan korupsi hibah miliaran rupiah tersebut. \n<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Muhammad Nurul Yaqin<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Satria Galih Saputra<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n