\n
![\"Komisi](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/20\/b01d630e2ccf.jpg\")
\n <\/div>\nKetua Pansus II DPRD Trenggalek, Mugianto saat menyampaikan rencana penyertaan modal di BPR Jwalita. <\/p>\n
BERITA PLUS – DPRD Trenggalek mendorong pemerintah daerah untuk menambah modal penyertaan kepada BPR Jwalita atau Bank Trenggalek pada tahun 2027 mendatang.<\/span><\/span><\/p>\n Ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengatakan langkah tersebut penting dilakukan meskipun kondisi fiskal daerah saat ini belum sepenuhnya ideal.<\/span><\/span><\/p>\n Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban mendampingi dan memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya sektor perbankan yang selama ini banyak membantu pelaku UMKM di Trenggalek.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cBank kita itu kalau bukan kita siapa yang mau mendampingi dan memberi penyertaan modal,\u201d ujar Mugianto.<\/span><\/span><\/p>\n Ia menjelaskan, keberadaan BPR Jwalita memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat karena sebagian besar debiturnya merupakan pelaku usaha mikro dan menengah.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cSetelah kita melihat data debiturnya, orang yang pinjam di BPR itu mayoritas pelaku usaha mikro dan menengah di Kabupaten Trenggalek,\u201d jelasnya.<\/span><\/span><\/p>\n Oleh karena itu, DPRD menilai penyertaan modal perlu terus diperkuat agar perkembangan BPR Jwalita semakin sehat dan mampu menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).<\/span><\/span><\/p>\n “Idealnya kemarin sekitar Rp2,5 miliar sampai Rp3 miliar per tahun. Insyaallah di tahun 2027 ada penambahan penyertaan modal ke BPR atau Bank Trenggalek,” tambahnya.<\/span><\/span><\/p>\n Selain penambahan modal, DPRD juga berharap pemerintah daerah mulai memprioritaskan penggunaan layanan Bank Jwalita dalam aktivitas keuangan daerah.<\/span><\/span><\/p>\n Mugianto mencontohkan pencairan proyek pemerintah maupun pembayaran gaji PPPK dapat dilakukan melalui bank milik daerah tersebut.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cMisalnya kegiatan proyek atau gaji PPPK, pencairannya bisa melalui Bank Jwalita Trenggalek,\u201d katanya.<\/span><\/span><\/p>\n Menurutnya, langkah itu akan memperkuat posisi BUMD daerah sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi lokal.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cBesar harapan kami Trenggalek memiliki BUMD yang benar-benar sehat dan bisa membantu pendapatan asli daerah,\u201d tegasnya.<\/span><\/span><\/p>\n Dalam kesempatan itu, Pansus II DPRD juga menyoroti perlindungan bagi UMKM dan koperasi di tengah derasnya pertumbuhan toko modern serta hadirnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).<\/span><\/span><\/p>\n Mugianto menilai pemerintah daerah harus hadir memberikan pendampingan, perlindungan, hingga dukungan permodalan bagi pelaku usaha kecil.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cTatkala pemerintah daerah memiliki fiskal yang cukup, dapat dialokasikan kepada mereka sebagai bentuk perlindungan,\u201d ujarnya.<\/span><\/span><\/p>\n Meski begitu, ia meminta pelaku UMKM tidak pesimis menghadapi persaingan dengan toko modern.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cSaya rasa ini persaingan. Jadi UMKM harus lebih optimis dan termotivasi. Kenapa yang lain bisa, kita tidak bisa?\u201d katanya.<\/span><\/span><\/p>\n Menurutnya, dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perlindungan koperasi dan usaha mikro, pemerintah daerah juga mewajibkan mempermudah akses pembiayaan dan fasilitas kredit bagi pelaku usaha.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cDi Perda itu sudah diatur bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban memberi kemudahan fasilitas perkreditan di perbankan BUMD maupun bank lain,\u201d tutupnya. (ADV)<\/span><\/span><\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wahyu Asmoro<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n