\n
![\"Flores](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/20\/5eeb3ea18ddc.jpg\")
\n <\/div>\nKoordinasi LPSK NTT bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur membahas penguatan layanan perlindungan saksi dan korban (Foto:Marten\/Suara Indonesia.co.id)<\/p>\n
BERITA PLUS, FLORES TIMUR<\/strong>– Meningkatnya perkara yang melibatkan saksi dan korban di Flores Timur mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nusa Tenggara Timur meminta penguatan layanan perlindungan di daerah itu. <\/p>\n Pemerintah Kabupaten Flores Timur pun mulai menyiapkan regulasi dan rencana pembentukan unit layanan khusus untuk mendukung penanganan korban dan saksi perkara.<\/p>\n Kepala Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, mengatakan penanganan perkara perlindungan saksi dan korban tidak lagi bisa dilakukan secara biasa. Menurut dia, meningkatnya jumlah kasus menuntut kesiapan layanan yang lebih maksimal, terutama di Flores Timur.<\/p>\n “Harus ada Langkah serius untuk menangani kasus kasus perlindungan saksi saksi dan korban, terutama layanan LPSK itu sendiri di Kabupaten Flores Timur,” kata Anselmus saat melakukan kunjungan di Kabupaten Flores Timur, Rabu (20\/5\/2026).<\/p>\n Ia menilai kehadiran layanan perlindungan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat, terutama korban dan saksi perkara, memperoleh pendampingan yang layak. <\/p>\n Karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga perlindungan dinilai penting untuk memperkuat pelayanan di lapangan.<\/p>\n Menurut Anselmus, dukungan pemerintah daerah dibutuhkan, khususnya dalam penyediaan fasilitas layanan serta penguatan sumber daya pendamping bagi korban dan saksi.<\/p>\n Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Petrus Pedo Maran, mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ranperda tersebut disiapkan sebagai dasar penguatan layanan perlindungan di daerah.<\/p>\n Melalui aturan itu, kata dia, pemerintah daerah juga berencana membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus perlindungan saksi dan korban di Flores Timur.<\/p>\n “Kami siap bekerja sama menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini di Flores Timur, walaupun belum maksimal dan dianggap sebagai catatan catatan kami ke depan agar LPSK bisa bekerja lebih maksimal,” ujarnya.<\/p>\n Pemerintah Kabupaten Flores Timur, melalui Dinas Sosial, saat ini juga memiliki program Pekerja Sosial (Peksos) anak yang menangani kasus-kasus anak. Para pekerja sosial tersebut bertugas mendampingi korban dalam berbagai perkara yang melibatkan anak-anak.<\/p>\n Namun, pelaksanaan program itu masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi serta minimnya jumlah tenaga pendamping. Kondisi tersebut, kata Pedo Maran, menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dibenahi.<\/p>\n Ia berharap pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait perlindungan saksi dan korban, dapat menjadi prioritas pemerintah daerah. Pedo Maran juga meminta LPSK tetap menjalankan pelayanan meski belum memiliki kantor resmi di Flores Timur.<\/p>\n Pemerintah daerah, lanjut dia, mengapresiasi langkah LPSK dalam menangani berbagai kasus di Flores Timur. Ia berharap sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat terus diperkuat, terutama dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kasus perempuan dan anak, serta perkara lain yang membutuhkan pendampingan korban.<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Martinus Paru Liwu<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n