\n
![\"Terima](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/22\/0106a909898d.jpg\")
\n <\/div>\nRapat hearing DPRD Trenggalek menerima aspirasi dari warga yang mengeluhkan jalan rusak diduga akibat aktivitas tambang. <\/p>\n
BERITA PLUS – Komisi III DPRD Trenggalek bersama Wakil Ketua DPRD Trenggalek menerima aspirasi warga Desa Sengon dan Desa Ngares, Kecamatan Bendungan, terkait kerusakan infrastruktur jalan yang diduga akibat aktivitas penambangan.<\/span><\/span><\/p>\n Dengar pendapat tersebut juga melibatkan jajaran Dinas PUPR Trenggalek dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mencari solusi atas keluhan masyarakat.<\/span><\/span><\/p>\n Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah berjanji menjanjikan pembangunan jalan yang rusak melalui APBD Perubahan 2026 atau awal APBD 2027.<\/span><\/span><\/p>\n Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Arik Sriwahyuni \u200b\u200bmengatakan sidang dilakukan untuk mengokohkan aspirasi masyarakat mengenai kerusakan infrastruktur di dua desa tersebut.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cIya, hari ini terkait audiensi dari masyarakat Desa Ngares dan Desa Sengon terkait adanya permasalahan infrastruktur yang ada di daerah dua desa itu,\u201d ujar Arik Sriwahyuni.<\/span><\/span><\/p>\n Menurutnya, persoalan utama yang disampaikan warga terkait aktivitas pertambangan yang izinnya disebut belum lengkap.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cYang utama hari ini adalah temanya ada penambangan yang izinnya memang belum lengkap,\u201d katanya.<\/span><\/span><\/p>\n Arik menjelaskan, warga mengambil tanggung jawab pihak perusahaan terhadap kerusakan jalan yang dinilai semakin parah.<\/span><\/span><\/p>\n Ia mengaku telah mendapat penjelasan dari Dinas PUPR terkait rencana tindak lanjut perbaikan jalan.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cAlhamdulillah dari pihak OPD PUPR tadi kita sudah diberi janji, semoga tidak manis janji, bahwa ini nanti akan dievaluasi pada PAK 2026 atau awal 2027,\u201d ujarnya.<\/span><\/span><\/p>\n Politisi yang berasal dari daerah pemilihan Bendungan itu menilai kerusakan jalan bukan semata-mata akibat penambangan, tetapi juga mempengaruhi proyek-proyek besar yang selama ini berlangsung di wilayah tersebut.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cKarena memang lalu lalangnya kendaraan besar ini sangat luar biasa. Ngisor didandani dhuwur pecah, dhuwur didandani ngisor pecah,\u201d ucapnya.<\/span><\/span><\/p>\n Meski begitu, ia memastikan DPRD akan terus mengawal realisasi perbaikan sesuai janji pemerintah daerah.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cDengan adanya janji itu dewan akan bersatu. Ya harus, kalau saya ngawal karena memang ini dapil saya,\u201d tegasnya.<\/span><\/span><\/p>\n Dalam sidang tersebut, Arik juga menyampaikan ketidakhadiran pihak perusahaan tambang.<\/span><\/span><\/p>\n Menurutnya, perusahaan seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat terdampak.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cItu yang bikin saya kecewa. Ini harusnya pihak PT itu hadir kalau memang dari pihak PT itu ada tanggung jawab untuk memperbaiki ataupun paling tidak berkomunikasi dengan warga sekitar,\u201d katanya.<\/span><\/span><\/p>\n Terkait persoalan perizinan tambang, Arik mengakui pemerintah kabupaten memiliki kewenangan karena izin pertambangan berada di bawah pemerintah provinsi.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cKalau tambang memang kita tidak punya izin penuh di kabupaten ini karena perizinannya sepenuhnya ada di provinsi,\u201d jelasnya.<\/span><\/span><\/p>\n Meski begitu, DPRD tetap meminta OPD terkait untuk mengomunikasikan aspirasi warga agar kerusakan jalan di jalur Ngares hingga Temon segera mendapat penanganan. (ADV)<\/span><\/span><\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wahyu Asmoro<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n