\n
![\"Pemkab](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/05\/30\/d702025c8b17.jpg\")
\n <\/div>\nIlustrasi Kelapa Sawit (Foto: Istimewa)<\/p>\n
SUARAINDONESIA, KAMPAR \u2013 Pemerintah Kabupaten Kampar melaporkan persoalan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dikeluhkan petani kepada Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mencari solusi atas kondisi yang dinilai merugikan petani sawit di daerah tersebut.<\/p>\n
Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, Marahalim, mengatakan laporan mengenai perkembangan harga TBS di sejumlah pabrik kelapa sawit di Kampar telah disampaikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Selanjutnya, laporan tersebut diteruskan ke Kementerian Pertanian untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat.<\/p>\n
“Pemerintah memahami kondisi yang dirasakan petani. Karena itu, berbagai informasi yang terjadi di lapangan telah kami sampaikan kepada instansi terkait agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan langkah strategis,” kata Marahalim, Sabtu (30\/5\/2026).<\/p>\n
Menurut dia, persoalan harga sawit tidak hanya terjadi di Kampar, tetapi juga dialami daerah sentra perkebunan sawit lainnya di Indonesia. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, hingga organisasi petani.<\/p>\n
Marahalim menjelaskan harga TBS dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global, kondisi ekspor, biaya logistik, hingga tata niaga di tingkat pabrik dan pengepul.<\/p>\n
Atas dasar itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar meminta persoalan harga sawit menjadi perhatian pemerintah pusat.<\/p>\n
Pemerintah daerah, kata dia, telah melakukan koordinasi bersama pemerintah provinsi dan daerah lain di Riau untuk melaporkan kondisi penurunan harga yang diterima petani.<\/p>\n
Saat ini, pemerintah pusat disebut tengah mengevaluasi berbagai persoalan yang memengaruhi harga TBS, termasuk hambatan dalam rantai pasok industri kelapa sawit nasional. Pemerintah juga telah menegaskan akan menindak pabrik kelapa sawit yang terbukti melanggar aturan, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha.<\/p>\n
Marahalim menegaskan kesejahteraan petani sawit menjadi perhatian pemerintah daerah karena sektor perkebunan merupakan salah satu penopang utama perekonomian Kabupaten Kampar.<\/p>\n
“Pemerintah Kabupaten Kampar terus memperjuangkan aspirasi petani melalui jalur koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar tercipta solusi yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi petani,” ujarnya.<\/p>\n
Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Menurut dia, setiap keluhan yang disampaikan petani akan terus diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku.<\/p>\n
Langkah pelaporan dan koordinasi tersebut, kata Marahalim, menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengawal kepentingan petani sawit yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Kampar.<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Yudha Pratama <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n