\n
![\"Soal](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/06\/04\/36b9f78d64fe.jpg\")
\n <\/div>\nKamto, kuasa hukum mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Sadmoko Danardono. (Foto: dok. Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, CILACAP – <\/b>Kuasa Hukum mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Sadmoko Danardono buka suara perihal perkembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat kliennya.<\/span><\/p>\n Saat ditemui, Kamto mengaku kliennya saat ini masih menjalani proses di KPK. “Masih dalam proses di KPK, berkasnya belum selesai. Kemungkinan nanti Juli,” ujarnya, Kamis (4\/6\/2026).<\/p>\n Kamto mengungkapkan, pada pemeriksaan awal, Sadmoko sendiri masih berstatus saksi hingga kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK.<\/p>\n “Waktu masih dalam kapasitas diperiksa dan kami dampingi waktu itu, masih jadi saksi,” tuturnya.<\/p>\n Di tengah proses hukum yang dihadapi oleh kliennya, disebut Kamto kondisi psikologis Sadmoko tetap stabil. Selama menjalani pemeriksaan, mantan Sekda Cilacap ini tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.<\/p>\n Menurutnya, kliennya berusaha menjalani seluruh proses hukum dengan kooperatif sambil menunggu perkembangan perkara yang sedang ditangani KPK.<\/p>\n “Beliau biasa-biasa saja, tenang. Tetap menjalankan salat lima waktu, zikir, dan tadarus seperti biasa,” ungkap Kamto.<\/p>\n Salah satu pengacara kondang di Cilacap ini meyakini kasus yang menjerat kliennya tersebut tidak murni kesalahan atau unsur kesengajaan yang dilakukan Sadmoko.<\/p>\n “Jadi di pemerintahan itu kan pakai sistem, bisa saja orangnya memang bersih tapi karena sistem dan lingkungannya ini mungkin kurang baik, akhirnya kebawa-bawa,” kata Kamto.<\/p>\n Disinggung kemungkinan Sadmoko sendiri menjadi korban dalam kasus pemerasaan Bupati Cilacap, kuasa hukum mengaku belum dapat menyimpulkan hal tersebut.<\/p>\n Menurutnya, seluruh fakta hukum masih akan diuji dalam proses persidangan. “Soal itu belum bisa kami simpulkan, yang pasti masih dalam proses, dan masih berjalan,” ujar Kamto.<\/p>\n Ia juga meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru membuat penilaian terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.<\/p>\n “Nanti di pokok perkara, masyarakat bisa melihat kemudian menyimpulkan. Kalau sekarang masih terlalu prematur untuk menyampaikan,” ujar Kamto.<\/p>\n Kamto mengimbau kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi pejabat, khususnya di lingkungan pemerintahan kabupaten Cilacap.<\/p>\n Ia mengingatkan agar para pejabat selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.<\/p>\n Hal tersebut, agar kejadian serupa tidak lagi terulang di Kabupaten Cilacap dan bersih dari praktik korupsi. “Untuk semua pejabat di Cilacap supaya berhati-hati,” tegas Kamto.\u00a0<\/p>\n “Kalau bisa menghindari hal-hal seperti itu. Karena semua orang sama di hadapan hukum, equality before the law berlaku untuk siapa saja,” pungkasnya.<\/p>\n Diketahui, KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko Danardono sebagai tersangka dalam kasus yang berawal dari dugaan pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap.<\/p>\n Adapun kasus ini terkait pengumpulan dana THR untuk Forkopimda Cilacap, dan saat ini proses penyidikan disertai pendalaman masih dilakukan KPK. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Satria Galih Saputra<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n