\n Redaksi<\/a>
\n –<\/span> 08 June 2026 | 13:06<\/span> –<\/span> Dibaca 0 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Anggota](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/06\/08\/c8efb32bd033.jpg\")
\n <\/div>\nAnggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Dhafir Syah (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, JEMBER – Anggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Dhafir Syah ikut angkat bicara, terkait ramainya kontroversi kebijakan Bupati Jember kepada sejumlah aparatur sipil negara.<\/span><\/p>\n Menurut Dhafir, sebagai wakil rakyat dirinya mengaku merasa perlu ikut berkomentar. Tetapi, bukan dalam rangka berpihak kepada yang pro dan kontra.<\/p>\n “Kami sebagai wakil rakyat juga punya mata dan telinga. Serta wajib, kami suarakan terkait banyaknya keluhan dari pada ASN ini,” katanya.<\/p>\n Kata dia, karena ini sebagai amanah dan kewajiban moral yang harus disuarakan. Sehingga, dirinya perlu memberikan masukan dan catatan terhadap kebijakan itu.<\/p>\n “Sebenarnya kebijakan itu sangat membantu dan menjadi corong. Tetapi, manakala itu sudah diluar kewajaran dan dibumbui dengan rasa ketakutan atau ketidak keikhlasan ini yang menjadi masalah,” ujarnya.<\/p>\n Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai, kegiatan yang awalnya tujuannya baik lewat media sosial menjadi terbalik.<\/p>\n “Manakala, diikuti dengan punisment dan Sanksi sehingga bayangan-bayang dan mereka merasa dihantui dengan potensi pengurangan TPP atau dalam hal ini penilaian kinerja yang kurang. Ini yang menjadi sumber bermasalah,” sebutnya.<\/p>\n Maka dari itu, legislator yang berlatar belakang perawat ini meminta, jika kebijakan itu dilanjutkan untuk konten dikembalikan kepada instansi dan substansinya masing-masing.<\/p>\n “Kembalikan saja sesuai substansinya dan unit kerja masing-masing jalur OPD mereka. Yang kesehatan, kembalikan peran dan tugas pokok fungsi mereka sebagai fungsi pelayanan tentang standart nilai minimal tentang standart service exelent,” katanya, Senin (08\/06\/2026) lewat pesan voice notenya.<\/p>\n Sementara untuk tenaga pendidik atau guru, diberdayakan untuk mengupload kegiatan kegiatan kreatifitas dan inovasi sekolah masing-masing.<\/p>\n “Misalkan, konten bagaimana pola cara mendidik anak. Bagiamana, bisa memberikan dampak positif atau kontribusi dunia pendidikan di Kabupaten Jember,” paparnya.<\/p>\n Sebelumnya sekretaris PGRI Jember Taufiqur Rahman merespon keras, kebijakan Bupati Jember kepada sejumlah guru.<\/p>\n Taufiq menilai, kebijakan itu terkesan ngawur. Karena\u00a0banyak guru yang mengadukan kepada PGRI, mengalami ketakutan dan khawatir berdampak kepada profesi dan kinerja mereka.<\/span><\/p>\n Begitupun aktivis pendidikan Subariyanto juga bernada sama. Menurutnya, kebijakan wajib upload yang diikuti dengan tekanan baru pertama kali dalam sejarah Jember.<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Redaksi<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n