\n Redaksi<\/a>
\n –<\/span> 09 June 2026 | 06:06<\/span> –<\/span> Dibaca 78 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Usulan](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/06\/08\/f99b695f1727.jpg\")
\n <\/div>\nAnggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Dhafir Syah (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, JEMBER – Anggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Dhafir Syah menyampaikan, kalau dirinya secara umum tidak menolak kebijakan Bupati Fawait.<\/span><\/p>\n Namun begitu, upload media sosial harus bersifat tidak ada penekanan dengan sanksi harus membuat pernyataan bersalah hingga dibuatkan berita acara pemeriksaan.\u00a0<\/p>\n Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyampaikan, bahwa aparatur sipil negara itu juga memiliki nurani dan perasaan sehingga butuh pendekatan humanis.<\/p>\n Ia mengusulkan, kalau konten media sosial jika tetap ada, harus diarahkan ke hal yang lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan kontradiksi.<\/p>\n “Mereka diminta keikhlasannya untuk mengupload. Tidak boleh, diikuti dengan punishment pengurangan TPP dan kinerja,” sebutnya, Selasa (09\/06\/2026).<\/p>\n Untuk kesehatan, kata Dhafir, bisa mempromosikan kegiatan dan capaian atau seputar edukasi kesehatan. Sehingga Puskesmas dan pelayanan kesehatannya semakin dikenal di masyarakat.<\/p>\n Begitupun di satuan pendidikan, kata dia, guru bisa dimanfaatkan dan diminta keikhlasannya untuk mengupload konten seputar kreativitas dan potensi sekolahnya.<\/p>\n “Misalkan capaian, prestasi atau seputar edukasi tentang pentingnya mencari ilmu. Mengingat, Kabupaten Jember angka putus sekolah masih sangat tinggi,” sebutnya.<\/p>\n Sementara Ketua PGRI Jember, Abror Budianto membenarkan bahwa banyak sekali guru yang melakukan pengaduan padanya terkait kebijakan Bupati Fawait.<\/p>\n Kata Abror, guru sebenarnya tidak sulit diajak untuk bangga mencintai potensi Jember dan bangga pada bupatinya.<\/p>\n “Hanya saja, caranya tidak begitu. Tidak diikuti dengan ancaman sanksi. Seolah-olah guru melakukan pelanggaran berat gara-gara tidak upload media sosial. Ini diluar kepatutan,” bebernya.<\/p>\n Pemkab Jember sendiri, kata dia, terlalu berlebihan dan menargetkan. Harus mengupload tiga platform sekaligus.<\/p>\n “Padahal, tidak semua guru familiar media sosial. Ada yang gaptek, ada yang keterbatasan signal, ada yang memang banyak kesibukan sehingga lupa.\u00a0<\/p>\n Maka dari itu dirinya meminta, Pemkab Jember untuk mencabut aturan itu dan membatalkan sanksi yang terlanjur ditandatangani.<\/p>\n “Buatlah para guru bangga dan menyenangkan. Bukan dengan tekanan atau hukuman. Apalagi yang ASN paruh waktu dengan gaji minim, sanksi Itu menyakitkan,” tutupnya.<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Redaksi<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n