\n Bahrullah <\/a>
\n –<\/span> 17 June 2026 | 15:06<\/span> –<\/span> Dibaca 5 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Pemkab](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/06\/17\/c477940fe163.jpg\")
\n <\/div>\nWakil Bupati Bondowoso As\u2019ad Yahya Syafi\u2019i berdialog dengan pekerja saat meninjau aktivitas produksi di Pabrik Rokok Cahaya Bukit Sukawringin, Wringin, dalam rangka monitoring penyaluran BLT DBHCHT 2026.<\/p>\n
BONDOWOSO \u2013<\/b> Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun 2026 kepada ribuan pekerja sektor pertembakauan. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjaga daya beli sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi buruh industri hasil tembakau.<\/p>\n
Penyaluran bantuan tersebut dipantau langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso, As\u2019ad Yahya Syafi\u2019i, saat kegiatan monitoring dan evaluasi di Pabrik Rokok Cahaya Bukit Sukawringin, Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Rabu (17\/6\/2026).<\/p>\n
Dalam kesempatan itu, As\u2019ad menegaskan bahwa BLT DBHCHT merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertembakauan. Menurutnya, para buruh pabrik rokok memiliki kontribusi besar terhadap keberlangsungan industri tembakau yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.<\/p>\n
\u201cPemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak menerima,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Ia menjelaskan, setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu. Nominal tersebut merupakan akumulasi bantuan selama dua bulan, dengan rincian Rp300 ribu per bulan. Seluruh proses penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia di masing-masing lokasi pabrik rokok.<\/p>\n
Berdasarkan data Dinas Sosial P3AKB Bondowoso, jumlah penerima BLT DBHCHT tahun 2026 mencapai 7.179 orang. Mereka terdiri dari buruh pabrik rokok aktif serta pekerja sektor pertembakauan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).<\/p>\n
As\u2019ad menekankan bahwa bantuan yang bersumber dari dana cukai tersebut harus disalurkan secara tertib, transparan, dan bebas dari praktik pemotongan dalam bentuk apa pun. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat mengawal proses penyaluran agar hak para penerima tidak berkurang.<\/p>\n
\u201cProgram ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya para pekerja di sektor pertembakauan. Karena itu saya meminta agar penyalurannya berjalan sesuai aturan dan diterima sepenuhnya oleh mereka yang berhak,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Menurutnya, keberadaan BLT DBHCHT tidak hanya berfungsi sebagai bantuan tunai semata, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi para pekerja yang selama ini bergantung pada industri tembakau. Bantuan tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga di tengah berbagai tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.<\/p>\n
Wabup juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program bantuan tersebut. Ia menilai pengawasan bersama menjadi faktor penting agar setiap rupiah dana yang dialokasikan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.<\/p>\n
As\u2019ad menegaskan, semangat kebersamaan, kejujuran, dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Dengan demikian, tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja sektor pertembakauan di Bondowoso, dapat tercapai secara optimal.<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Bahrullah <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n