\n
![\"Permintaan](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/06\/17\/549332e53660.jpg\")
\n <\/div>\nIlustrasi Penghapusan Berita. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, SURABAYA \u2013 <\/b>Rukun Warta Rumah Literasi Digital (RLD) mengapresiasi Permintaan maaf terbuka yang disampaikan Founder PT Siber Shop Teknologi Indonesia atas polemik permintaan penghapusan sejumlah berita baru-baru ini.<\/span><\/p>\n Permintaan maaf secara terbuka ini dinilai RLD menjadi pengakuan penting bahwa sengketa pemberitaan tidak dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan informasi yang telah dipublikasikan media.<\/p>\n Rumah Literasi Digital menilai langkah penyampaian permohonan maaf melalui laman resmi perusahaan patut diapresiasi. Namun, organisasi tersebut mengingatkan bahwa polemik yang terjadi harus menjadi pelajaran bagi semua pihak mengenai pentingnya memahami mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<\/p>\n Ketua Rukun Warta Rumah Literasi Digital, Fatchur, menegaskan bahwa setiap pihak memang berhak mengajukan keberatan terhadap suatu pemberitaan. Akan tetapi, keberatan tersebut harus ditempuh melalui jalur yang tersedia, seperti hak jawab, hak koreksi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa di Dewan Pers.<\/p>\n “Kami meyakini bahwa setiap pihak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap suatu pemberitaan,” ujar Fatchur, Rabu (17\/6\/2026).<\/p>\n “Namun, keberatan tersebut sebaiknya disampaikan melalui mekanisme yang telah tersedia, seperti hak jawab, hak koreksi, atau jalur penyelesaian sengketa pers yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.<\/p>\n Dengan demikian prinsip kebebasan pers dan hak publik atas informasi tetap terjaga. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak boleh dipandang semata sebagai konflik antara perusahaan dan media.<\/p>\n Lebih dari itu, kasus tersebut menunjukkan masih rendahnya pemahaman sebagian pihak terhadap ekosistem pers, khususnya mengenai cara menyikapi pemberitaan yang dianggap merugikan.<\/p>\n Sementara itu, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur, Samiadji Makin Rahmat, mengambil sikap lebih tegas.<\/p>\n Ia mengecam langkah PT Siber Shop Teknologi Indonesia yang sebelumnya meminta sejumlah perusahaan media menghapus pemberitaan terkait perkara korupsi dengan terpidana Putu Harry Sasmita melalui jalur penyedia layanan domain dan hosting.<\/p>\n Menurut Makin, pemberitaan mengenai perkara yang telah disidangkan secara terbuka dan diputus pengadilan merupakan fakta hukum yang memiliki kepentingan publik sehingga tidak dapat begitu saja dihapus hanya karena adanya keberatan dari pihak tertentu.<\/p>\n “Informasi mengenai perkara korupsi yang telah disidangkan secara terbuka dan diputus pengadilan merupakan fakta hukum yang memiliki kepentingan publik,” ujarnya.<\/p>\n “Karena itu, pemberitaan yang memuat dakwaan, proses persidangan hingga putusan pengadilan tidak dapat serta-merta dianggap melanggar hukum,” tandas Makin.<\/p>\n Makin menegaskan bahwa Undang-Undang Pers memberikan perlindungan terhadap karya jurnalistik yang dibuat sesuai Kode Etik Jurnalistik.<\/p>\n Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus informasi yang berasal dari proses peradilan terbuka dan memiliki kepentingan publik.<\/p>\n Kasus ini menjadi sorotan karena menyentuh dua prinsip penting sekaligus, yakni hak seseorang untuk menyampaikan keberatan atas pemberitaan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.<\/p>\n Kalangan pers menilai keduanya harus berjalan beriringan melalui mekanisme yang telah diatur hukum, bukan dengan upaya penghapusan informasi yang telah menjadi konsumsi publik. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Dona Pramudya <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n