\n
![\"DPRD](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/06\/20\/f1d820321603.jpg\")
\n <\/div>\nAnggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, MALANG – <\/b>Penyegelan Pesantren Nurul Izzah di Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang oleh ormas Yakuza Maneges mulai memicu respons dari kalangan legislatif. <\/p>\n
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, meminta Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang segera menempuh langkah taktis guna meredam gejolak yang berkembang di tengah masyarakat.<\/p>\n
Zulham mengungkapkan bahwa pihaknya telah membangun komunikasi dengan Kemenag. <\/p>\n
Ia merekomendasikan agar izin operasional pesantren tersebut ditangguhkan atau bahkan diambil alih demi keberlangsungan institusi dan perlindungan santri, mengingat status tersangka disematkan langsung kepada pengasuh pondok tersebut.<\/p>\n
Kasus penyegelan ini mencuat setelah pengasuh Pesantren Nurul Izzah berinisial MR ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Malang atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual. <\/p>\n
Menanggapi hal tersebut, Zulham menyatakan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Ia meminta aparat kepolisian bertindak tegas tanpa ragu dalam memberantas kekerasan seksual.<\/p>\n
Sebagai Ketua Komisi Informasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang, Zulham menegaskan bahwa hukum harus tegak tanpa memandang status sosial pelaku. <\/p>\n
“Siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum, baik kiai maupun tokoh masyarakat, wajib diusut tuntas sesuai prosedur yang berlaku,” tegasnya.<\/p>\n
Ia juga mengapresiasi langkah ormas yang mengawal kasus ini demi melindungi masa depan generasi muda dan menjaga marwah hukum Islam.<\/p>\n
Lebih lanjut, Zulham mengingatkan Kemenag dan Pemerintah Kabupaten Malang agar tidak hanya berfokus pada persoalan administratif seperti penyegelan. <\/p>\n
Pemerintah diminta memberikan perhatian serius pada rehabilitasi mental dan sosial para korban, serta menjamin hak pendidikan santri dan murid yang masih bertahan di lembaga tersebut. <\/p>\n
Menurutnya, nama baik keluarga besar pesantren dan masa depan para santri harus tetap dilindungi agar tidak ikut menjadi korban stigma negatif.<\/p>\n
Di sisi lain, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Malang, Sahid menyatakan bahwa pihaknya telah bergerak cepat merespons situasi ini. <\/p>\n
Kemenag Malang telah menggelar rapat koordinasi bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur serta Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang. <\/p>\n
“Saat ini laporan resmi telah disampaikan ke tingkat wilayah, dan pihak daerah sedang menunggu instruksi lanjutan dari Kemenag pusat terkait status operasional pesantren tersebut,” ujar Sahid. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Aditya Mahatva Yodha<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n