\n Team Work<\/a>
\n –<\/span> 09 July 2026 | 16:07<\/span> –<\/span> Dibaca 10 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"BPN](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/07\/09\/78690b0d0f1c.jpg\")
\n <\/div>\nMediasi penyelesaian sengketa lahan di Desa Sendangharjo, Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah. (Foto: Dok. Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, BLORA –<\/b> Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, akan melakukan penataan batas bidang tanah sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan di Desa Sendangharjo, Kecamatan Blora.<\/p>\n
“Kami akan melakukan penataan batas terhadap objek bidang tanah milik Pak Ratno beserta bidang-bidang tanah yang berbatasan. Masing-masing pemilik nantinya mengajukan permohonan ke BPN,” kata Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Kabupaten Blora Haris Sulistyo usai audiensi di Balai Desa Sendangharjo, Kamis (9\/7\/2026).<\/p>\n
Ia menjelaskan objek tanah milik Ratno yang menjadi sengketa memiliki luas sekitar 5.100 meter persegi. Sementara luas bidang tanah milik pihak lain masih menunggu permohonan yang diajukan kepada BPN.<\/p>\n
Setelah penataan batas dilakukan, BPN akan menghadirkan pemilik lahan terdahulu maupun saksi-saksi yang mengetahui sejarah keberadaan jalan lori yang menjadi objek sengketa.<\/p>\n
“Nanti kami datangkan para senior atau orang-orang yang mengetahui sejarah jalan lori,” ujarnya.<\/p>\n
Haris mengatakan dugaan tumpang tindih sertifikat di lokasi sengketa diduga berasal dari proses penerbitan sertifikat pada era 1980-an yang saat itu belum didukung pengukuran dan administrasi pertanahan seperti saat ini.<\/p>\n
“Sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1980-an tidak melalui salinan atau kutipan pemerintah desa dan belum dilakukan pengukuran sebagaimana sekarang,” katanya.<\/p>\n
Menurut dia, perkembangan sistem pertanahan yang kini telah menggunakan peta digital dan sertifikat elektronik membuat persoalan lama, termasuk tumpang tindih bidang tanah, menjadi lebih mudah teridentifikasi.<\/p>\n
“Secara dokumen mungkin benar, tetapi secara kondisi di lapangan yang menjadi persoalan. Zamannya sudah berbeda,” ujarnya.<\/p>\n
Ia menambahkan hasil mediasi telah mengungkap sejumlah fakta dengan tingkat kejelasan sekitar 70 persen, sedangkan penyelesaian akhir masih menunggu hasil penataan batas.<\/p>\n
“Sudah ada titik terang, meski belum 100 persen, tetapi sudah sekitar 70 persen,” katanya.<\/p>\n
Sementara itu, Kanit III Satreskrim Polres Blora IPDA Iwan Nugroho mengatakan kepolisian mengawal proses mediasi karena adanya laporan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.<\/p>\n
Menurut dia, Polres bersama BPN telah melakukan pengecekan langsung terhadap bidang tanah yang dipersengketakan untuk memastikan objek yang menjadi pokok perkara.<\/p>\n
Ia juga meminta pemerintah desa mengumpulkan seluruh sertifikat tanah yang berbatasan dengan lokasi sengketa agar riwayat kepemilikannya dapat ditelusuri.<\/p>\n
“Dari BPN akan dianalisis riwayat kepemilikan tanah, mulai asal-usul, proses jual beli hingga balik nama sehingga persoalan menjadi lebih jelas,” kata Iwan.<\/p>\n
Ia menambahkan dugaan kesalahan administrasi pertanahan pada masa lalu perlu dibenahi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa tersebut. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Team Work<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n