{"id":15284,"date":"2026-07-09T15:24:27","date_gmt":"2026-07-09T15:24:27","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaplus.my.id\/index.php\/2026\/07\/09\/kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-di-karimun-masih-ditangani-polisi-kendati-belum-ada-penetapan-penyitaan\/"},"modified":"2026-07-09T15:24:27","modified_gmt":"2026-07-09T15:24:27","slug":"kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-di-karimun-masih-ditangani-polisi-kendati-belum-ada-penetapan-penyitaan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaplus.my.id\/index.php\/2026\/07\/09\/kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-di-karimun-masih-ditangani-polisi-kendati-belum-ada-penetapan-penyitaan\/","title":{"rendered":"Kasus penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Karimun Masih Ditangani Polisi Kendati Belum Ada Penetapan Penyitaan"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n News<\/span>
\n \"Kasus\n <\/div>\n

Lokasi penimbunan dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri. (Foto: Istimewa)<\/p>\n

BERITA PLUS, KARIMUN – <\/b>Soal kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kecamatan Kundur, Karimun, Kepulauan Riau, belum adanya penetapan penyitaan dari pihak kepolisian.\u00a0<\/p>\n

Adapun belum adanya penetapan penyitaan dari pihak kepolisian, lantaran permohonan penetapan penyitaan belum dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Karimun. Kendati demikian, penanganan tetap dilanjutkan hingga saat ini.<\/p>\n

Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani saat dikonfirmasi menyampaikan, hal tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polres Karimun dalam menangani perkara tersebut.<\/p>\n

Menurut Kapolres, dalam perkara pidana, penyidik harus memiliki penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri setempat sebagai bentuk pembuktian terhadap tindak pidana yang sedang ditangani, sebagaimana diatur dalam KUHAP.<\/p>\n

Untuk itu, penyidik masih melengkapi alat bukti, termasuk memeriksa 12 orang saksi, yang terdiri atas saksi fakta maupun saksi ahli.<\/p>\n

“Kami tetap berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai hukum,” tegas Kapolres, Kamis (9\/7\/2026).\u00a0<\/p>\n

“Seluruh proses masih berjalan dan tidak ada praktik ‘tangkap lepas’ sebagaimana yang beredar,” lanjutnya.<\/p>\n

Selain melengkapi alat bukti, polisi juga terus berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Karimun dan Kejaksaan guna mencari langkah hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n

“Tentunya agar proses penyidikan dalam perkara ini dapat berjalan optimal,” ujar Kapolres Karimun AKBP Yunita.<\/p>\n

Sementara Juru Bicara Pengadilan Negeri Karimun, Andre Napitupulu mengatakan, permohonan penetapan penyitaan belum dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Karimun lantaran persyaratan formil yang dipersyaratkan belum terpenuhi.<\/p>\n

Namun demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci persyaratan formil yang dinilai belum dipenuhi dalam permohonan penyitaan tersebut meskipun perkara dimaksud telah berjalan lebih dari 1 bulan.\u00a0<\/p>\n

Andre hanya menyebut, ketentuan mengenai penyitaan diatur dalam KUHAP baru pada poin 190 hingga 200.\u00a0<\/p>\n

“Untuk mendapat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri, persyaratan formil harus dipenuhi dulu oleh penyidik selaku pemohon,” kata Andre. (*)<\/p>\n

\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Pewarta<\/strong><\/td>\n: Syahid Bustomi <\/td>\n<\/tr>\n
Editor<\/strong><\/td>\n: Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/p>\n

<\/p><\/div>\n